Tenggarong, Jumat 8 November 2024 – Di sebuah ruang serbaguna di Kantor Bappeda Kutai Kartanegara, Kamis (7/11/2024), Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar, Solihin, berdiri di hadapan puluhan perangkat desa. Mereka datang dengan harapan—dan mungkin sedikit kegelisahan—untuk memahami tugas besar yang kini ada di pundak mereka: mewujudkan keterbukaan informasi publik di desa masing-masing.
Dengan suara tegas, Solihin memulai, “Transparansi adalah fondasi dari tata kelola pemerintahan yang baik. Desa-desa di Kukar harus siap menjalankan amanat undang-undang ini.”
Sosialisasi yang diadakan hari itu bukan sekadar rutinitas birokrasi. Ini adalah upaya menjawab tantangan besar yang dihadapi desa-desa di Kukar: bagaimana menjadikan informasi publik sebagai aset, bukan sekadar kewajiban. Di tengah derasnya tuntutan transparansi, banyak desa masih berjuang dengan pengelolaan arsip yang berantakan, kurangnya pemahaman regulasi, dan minimnya sumber daya manusia yang kompeten.
Solihin menjelaskan bahwa peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di desa sangat vital. Mereka adalah ujung tombak pengelolaan informasi yang harus memastikan setiap dokumen, laporan, atau data dapat diakses oleh publik sesuai dengan aturan. Namun, ini tidak mudah. “Pengelolaan arsip yang baik adalah kunci. Setiap informasi yang dihasilkan, disimpan, dan dikelola harus diklasifikasikan dengan jelas,” katanya.
Dalam sesi tersebut, peserta diberikan wawasan mendalam tentang regulasi keterbukaan informasi publik, termasuk pentingnya tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Para perangkat desa juga diajak memahami bagaimana keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
“Kami berharap desa-desa di Kukar bukan hanya memahami regulasi, tapi juga mampu menerapkannya secara efektif. Ini adalah langkah awal menuju pemerintahan desa yang benar-benar melayani warganya,” tutup Solihin, suaranya penuh semangat.
Saat acara berakhir, beberapa perangkat desa tampak berdiskusi dengan antusias. Bagi mereka, sosialisasi ini lebih dari sekadar teori; ini adalah langkah nyata untuk membawa desa mereka menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan dipercaya masyarakat.
Dengan transparansi sebagai cita-cita, desa-desa di Kukar kini bersiap memikul tanggung jawab besar. Perjalanan menuju keterbukaan informasi memang tidak mudah, tetapi dengan komitmen dan kolaborasi, harapan untuk pemerintahan yang lebih baik akan tetap menyala. (ADV/ED3)
