Tata Ruang Jadi Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Perbatasan antara Mahulu, Kubar dan Barito Utara

tajukmedia.id

SEKDA Mahulu Stephanus Madang mendorong Rapat Sinkronisasi dan Harmonisasi Pola Ruang dan Struktur Ruang antara Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Barito Utara, dalam rapat yang digelar di Balikpapan.
SEKDA Mahulu Stephanus Madang mendorong Rapat Sinkronisasi dan Harmonisasi Pola Ruang dan Struktur Ruang antara Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Barito Utara, dalam rapat yang digelar di Balikpapan.SEKDA Mahulu Stephanus Madang mendorong Rapat Sinkronisasi dan Harmonisasi Pola Ruang dan Struktur Ruang antara Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Barito Utara, dalam rapat yang digelar di Balikpapan.

Balikpapan, Tajukmedia.id — Perencanaan ruang bukan lagi urusan teknis semata, melainkan menjadi kunci pembangunan berkelanjutan dan penghindaran konflik wilayah. Hal inilah yang menjadi inti pembahasan dalam Rapat Sinkronisasi dan Harmonisasi Pola Ruang dan Struktur Ruang antara Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Barito Utara yang digelar di Balikpapan, Rabu (23/04/2025).

Sekretaris Daerah Mahulu, Dr. Stephanus Madang, menegaskan pentingnya legalitas tata ruang sebagai dasar pijakan pembangunan. “Tanpa ruang yang jelas, program pembangunan akan selalu berhadapan dengan ketidakpastian,” ujarnya mewakili Bupati Mahulu.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Dinas PUPR PERA, mendorong koordinasi lintas daerah guna mencegah tumpang tindih kawasan dan mendorong efisiensi kebijakan. “Kita perlu mengelaborasi struktur dan ruang agar sinkronisasi ini tidak berhenti di atas kertas,” ujar Nurani Citra Adran, Kabid Tata Ruang.

Pertemuan ini membahas teknis sinkronisasi pola ruang wilayah perbatasan, termasuk kawasan strategis, koridor ekonomi, dan area konservasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan masing-masing kabupaten tidak saling mengganggu atau merusak tatanan ruang regional.

Dokumen Berita Acara yang ditandatangani tiga pihak menjadi landasan kerja lanjutan yang lebih teknokratik. Ini menjadi contoh bagaimana sinkronisasi tata ruang harus melibatkan semua pemangku kepentingan dari awal, bukan setelah konflik muncul.

Dengan pendekatan teknokratik yang tepat, pembangunan wilayah perbatasan bisa menjadi motor pertumbuhan baru, tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan atau menimbulkan konflik antarwilayah. Kerja sama ini diharapkan menjadi model sinkronisasi tata ruang antarwilayah di Indonesia, agar pembangunan tak terhalang batas administratif dan sektoral.

Dalam kesempatan ini hadir pula Kepala Dinas PUPR Barito Utara Muhammad Iman Topik, S.I.P., M.Si., Kadis PUPR Kutai Barat Leonard Yudiarto S.E. M.E., Kabid tata ruang Kubar Tonny Djoko Koostriyanto S.E., Kepala Bagian Pemerintahan Setda Barito Utara Poderlin Girsang., Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Barito Utara Patria, S.T., M.S dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Hasil Rapat Sinkronisasi dan Harmonisasi, dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani yang disepakati bersama antara Dinas PUPR Kab. Mahakam Ulu, Dinas PUPR Barito Utara, dan Dinas PUPR Kabupaten Kutai Barat. (ADV/ED1)

Bagikan:

Tinggalkan komentar

Ads - Before Footer