Balikpapan, Tajukmedia.id – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) memulai langkah strategis dalam mengarahkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Triwulan I. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Mahulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., ini digelar di Ruang Jati Grand Jatra Hotel, Balikpapan, pada Rabu (23/4/2025).
Rapim kali ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan menjadi forum krusial dalam mengevaluasi implementasi program serta menyikapi arahan nasional yang terkandung dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ. Kedua regulasi tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap pendapatan serta efisiensi dalam belanja.
“Rapim ini menjadi momen strategis untuk menyusun ulang langkah-langkah ke depan. Kita perlu memastikan bahwa kebijakan pusat dan daerah berjalan seiring, tanpa tumpang tindih dan dengan efisiensi yang terukur,” tegas Bupati Bonifasius.
Ia juga mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak bekerja secara sektoral, melainkan membangun sinergi lintas sektor, bahkan bila perlu membentuk tim khusus untuk menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan lokal.
Salah satu poin penting yang disoroti adalah peluang pengalihan beban pembiayaan sejumlah program sosial dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Hal ini mengacu pada inisiatif Pemprov Kaltim melalui program Gratispol Generasi Emas, yang mencakup layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis hingga jenjang S3, hingga fasilitas internet desa dan rumah ibadah.
“Kalau kita bisa sinergikan program ini dengan baik, maka dana daerah bisa kita alokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan spesifik,” imbuh Bupati.
Wakil Bupati Mahulu, Drs. Yohanes Avun, juga memberikan perhatian khusus terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit Umum baru di perbatasan Mahulu-Kutai Barat. Ia menegaskan bahwa proses pengadaan lahan sudah mulai dikomunikasikan dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Bahkan, Avun menyarankan penyiapan lahan hingga 50 hektare, mengantisipasi pengembangan fasilitas ke depan.
Dengan semangat kolaboratif dan adaptif terhadap kebijakan pusat, Mahulu menegaskan komitmennya untuk memperkuat efektivitas anggaran dan mewujudkan pembangunan daerah yang tepat sasaran. (ADV/ED1)
