Jakarta, Tajukmedia.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2025-2029. Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono usai mengikuti rapat terbatas terkait Ibu Kota Negara pada Selasa (21/01/2025) di Istana Presiden, Jakarta.
“Rp 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi,” ujar Basuki.
Basuki mengungkapkan bahwa pada tahap kedua pembangunan IKN, yaitu pada tahun 2028, Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN menjadi ibu kota politik. Ia diberikan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif, baik untuk kantor maupun huniannya.
Untuk menyelesaikan target tersebut pada tahun 2025-2029, dibutuhkan APBN sebesar Rp 48,8 triliun. “Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” ujar Basuki.
Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai. “Jadi dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara,” ungkap Kepala Otorita IKN.
Di samping itu, Kepala Otorita IKN juga mengungkapkan bahwa Otorita IKN memiliki program yang dibiayai melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun yang sedang berproses. “Sudah kami proses sampai dengan feasibility study yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi,” ujarnya.
Kemudian, terdapat 6 proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). “Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan KPBU,” ujar Basuki.
Lebih lanjut, terdapat 1 proyek KPBU untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Basuki juga melaporkan groundbreaking proyek investasi di IKN tahap kesembilan. “Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp 6,49 triliun,” ujarnya.
Terakhir, Kepala Otorita IKN menyampaikan bahwa Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan masukan untuk mengoptimalkan investasi sektor swasta yang sudah melakukan groundbreaking di IKN, agar berbagai proyek yang sudah groundbreaking ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pembangunan. (ED1)
