Tenggarong – Kutai Kartanegara, sebagai daerah kaya sumber daya alam, menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat. Di tengah geliat industri pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, pertanyaan besar terus muncul: sejauh mana kehadiran perusahaan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat?
Menjawab tantangan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara menggelar Eksekutif Meeting bersama pimpinan perusahaan yang beroperasi di Kukar pada Sabtu (22/2/2025). Acara yang dipimpin langsung oleh Bupati Edi Damansyah, didampingi Wakil Bupati Rendi Solihin dan Sekda Sunggono, ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha.
Dalam pertemuan ini, Bupati Edi Damansyah melantik Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (FKTSL), sebuah wadah yang diharapkan mampu mengoptimalkan peran perusahaan dalam pembangunan daerah. “Forum ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi langkah konkret dalam mempertegas kontribusi perusahaan terhadap masyarakat,” tegas Edi.
Hadir dalam kegiatan ini, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Kaltim, Kalteng, Kalsel, dan Kaltara, Nu’im Mubaroq, serta Kepala BPJS Kesehatan Kukar, Ika Irawati. Kehadiran mereka memperkuat upaya bersama dalam mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja dan masyarakat sekitar.
Edi Damansyah menegaskan bahwa sinergitas antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus terus diperkuat. “Investasi di Kukar tidak hanya berbicara tentang keuntungan bagi perusahaan atau pendapatan bagi negara, tetapi juga bagaimana dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Melalui FKTSL, Edi berharap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat lebih terarah dan memberikan manfaat yang lebih nyata. “Saya ingin perusahaan semakin optimal dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Kita ingin melihat perubahan nyata, bukan sekadar angka di atas kertas,” tambahnya.
Selain pelantikan FKTSL, dalam Eksekutif Meeting ini juga dilakukan penyerahan penghargaan dari Kementerian Investasi/BKPM dan penghargaan dari Bupati Kukar kepada perusahaan yang berkomitmen menjalankan kemitraan dengan UMKM. Hal ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi di Kukar tidak hanya bertumpu pada industri besar, tetapi juga harus mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah.
Keseriusan Pemkab Kukar dalam memperkuat perlindungan sosial juga terlihat dalam penandatanganan perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan donatur badan usaha. Perjanjian ini memastikan jaminan kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri kolektif, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat pekerja yang kerap luput dari jaminan sosial.
Bupati Edi Damansyah menutup pertemuan dengan pesan yang kuat: “Kemitraan ini bukan hanya tentang hari ini. Kita ingin memastikan perusahaan yang beroperasi di Kukar benar-benar menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat, bukan sekadar mengambil manfaat dari kekayaan alam yang ada.”
Dengan terbentuknya FKTSL dan berbagai komitmen yang telah ditandatangani, Pemkab Kukar menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi jangka panjang dalam membangun daerah yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. (adv/ed3)
