Tajukmedia.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menggeser fokus penanganan keselamatan lalu lintas dari sekadar penindakan di lapangan menuju pembentukan budaya berkendara yang lebih aman di tengah masyarakat. Langkah ini diambil menyusul terus meningkatnya kasus kecelakaan yang banyak melibatkan kelompok usia produktif.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menilai upaya menekan angka kecelakaan tidak cukup hanya mengandalkan operasi penertiban seperti Operasi Zebra. Menurutnya, langkah yang jauh lebih penting adalah menanamkan kebiasaan berlalu lintas yang benar sejak dini dan secara konsisten.
“Keselamatan itu bukan semata urusan petugas yang berdiri di jalan. Ini tentang bagaimana kita membangun kebiasaan dan karakter sebagai pengguna jalan,” ujar Mahyunadi saat ditemui usai membuka kegiatan evaluasi keselamatan transportasi di Sangatta, Senin (17/11/2025).
Ia menjelaskan, banyak kecelakaan terjadi bukan hanya karena pelanggaran, tetapi karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai risiko, serta kurangnya respon cepat dalam membaca situasi di jalan. Karena itu, pemerintah berencana memperluas program edukasi keselamatan melalui sekolah-sekolah, komunitas pemuda, dan kelompok pengemudi.
Selain edukasi, Pemda Kutim juga tengah mengkaji penambahan fasilitas keselamatan, seperti rambu di titik rawan kecelakaan dan penerangan jalan di wilayah dengan aktivitas malam hari yang tinggi.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa perlindungan diri itu dimulai dari hal sederhana, seperti memastikan kondisi tubuh fit sebelum berkendara, memeriksa kendaraan, hingga mematuhi batas kecepatan. Semua itu adalah bagian dari budaya keselamatan yang harus kita bangun bersama,” jelasnya.
Mahyunadi juga mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam menekan angka kecelakaan. Orang tua, kata dia, harus menjadi pengawas pertama agar anak-anak tidak menggunakan kendaraan sebelum cukup umur dan memiliki kemampuan berkendara yang layak.
“Keterlibatan keluarga sangat menentukan. Jangan biarkan anak-anak belajar di jalan tanpa pendampingan atau izin. Risiko keselamatannya terlalu besar,” imbuhnya.
Pemkab Kutim berharap, dengan memperkuat edukasi dan infrastruktur keselamatan, masyarakat dapat menjadi lebih sadar bahwa keselamatan bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan yang melekat dalam aktivitas sehari-hari. (adv/ed2)
