TENGGARONG – Di balik pagar merah-putih yang berdiri kokoh di Jalan Bontang No. 18 RT 05 Kelurahan Maluhu, harapan baru sedang dibangun. Bukan sekadar kantor lurah, tetapi pusat pelayanan publik yang akan menjawab kebutuhan masyarakat dari semua kalangan—termasuk penyandang disabilitas, ibu menyusui, hingga generasi muda yang haus ruang kolaborasi.
Dengan total anggaran mencapai Rp8,4 miliar yang terbagi dalam dua tahap, pembangunan kantor Lurah Maluhu menjadi tonggak penting transformasi pelayanan publik di Kecamatan Tenggarong. Tahap awal senilai Rp1,5 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan 2024 telah memasuki masa lelang, sementara sisa anggaran sebesar Rp6,9 miliar dijadwalkan untuk diselesaikan pada 2025.
“Insya Allah, kantor ini tidak hanya megah, tapi juga manusiawi. Kami ingin masyarakat merasakan langsung kehadiran negara dalam ruang yang nyaman, inklusif, dan bersahabat,” ujar Lurah Maluhu, Tri Joko Kuncoro, Selasa (25/3/2025).
Dalam desainnya, kantor ini tidak hanya menonjolkan fisik bangunan. Di dalamnya akan tersedia akses ramah disabilitas, toilet khusus, ruang laktasi, ruang baca, hingga area konsultasi terbuka—semua dirancang untuk menghapus sekat antara layanan publik dan kenyamanan warga.
“Pelayanan publik tak boleh memaksa warga menyesuaikan diri. Justru kita yang harus hadir mengikuti kebutuhan mereka,” tegas Joko.
Kantor baru ini juga akan memfasilitasi integrasi kelembagaan. Di dalam satu atap, akan ada ruang khusus bagi Forum RT, Karang Taruna, PKK, dan LPM. Harapannya, kolaborasi program antar-lembaga bisa berjalan lebih cepat dan efisien.
“Selama ini koordinasi sering terhambat karena tidak ada ruang bersama. Nanti, semua bisa duduk satu meja merancang kegiatan, dari warga untuk warga,” tambahnya.
Tak hanya fisik dan struktur, pelayanan juga akan dipoles dengan sentuhan digital. Nantinya, ruang layanan dilengkapi sistem antrean elektronik, dan fitur konsultasi digital, memudahkan warga mengakses layanan administrasi dari rumah.
Warga pun menyambut baik pembangunan ini. Salah satunya Bu Wati, warga RT 5 yang sering datang ke kantor kelurahan untuk mengurus surat dan mengikuti kegiatan PKK.
“Kalau kantornya nanti luas dan lengkap, kami ibu-ibu pasti lebih nyaman. Apalagi kalau ada ruang menyusui, pasti bantu banget,” ujarnya penuh antusias.
Dengan pembangunan yang menitikberatkan pada kemudahan dan kesetaraan akses, kantor Lurah Maluhu diproyeksikan bukan hanya sebagai tempat urusan administratif, tetapi sebagai pusat interaksi sosial, pertumbuhan komunitas, dan wajah baru pelayanan pemerintah yang berpihak pada rakyat.
“Kami ingin menjadikan kantor kelurahan sebagai rumah bersama. Bukan hanya gedung pemerintahan, tapi tempat warga datang untuk berkembang, berjejaring, dan dilayani dengan layak,” pungkas Joko. (adv/ed3)
