Nusantara, Tajukmedia.id – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan terkait pengadaan lahan, khususnya dalam konteks pembangunan IKN. Salah satu pendekatan yang diutamakan adalah pendekatan sosial kemasyarakatan, yang melibatkan dialog, sosialisasi, dan penyelesaian secara hukum yang adil.
Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya pendekatan sosial kepada masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan IKN. “Kami telah melakukan komunikasi secara intens dengan masyarakat, baik secara verbal maupun tertulis,” ujarnya.
Sebagai contoh, dalam kasus penyelesaian lahan milik H. Supriyadi di Desa Bumi Harapan, Otorita IKN telah melibatkan Pengadilan Negeri Penajam untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pendekatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Otorita IKN menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan IKN. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir konflik dan memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang terdampak pembangunan IKN mendapatkan hak-haknya secara adil dan layak,” ujar Alimuddin.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN, Troy Pantouw, menambahkan bahwa penetapan nilai ganti rugi lahan dilakukan secara profesional dan independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Otorita IKN bersama pihak-pihak terkait, telah melakukan serangkaian dialog untuk memastikan proses berjalan dengan baik dan memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan serta berlandaskan kepada ketentuan yang berlaku.
“Kami memastikan bahwa seluruh proses telah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” tutup Troy. (ED1)
