Tenggarong, Minggu 10 November 2024 – Dalam ruang rapat yang dipenuhi diskusi serius di Hotel Grand Elty Singgasana, Sabtu siang, 7 November 2024, aroma Pilkada mulai terasa semakin mendekat. Hanya tersisa 18 hari lagi sebelum masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, di balik persiapan teknis yang terus berlangsung, ancaman pelanggaran pemilu menjadi bayang-bayang yang tak bisa diabaikan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, membuka diskusi dengan seruan yang kuat. “Pilkada ini adalah momen bagi kita semua untuk menunjukkan integritas. Saya mengajak seluruh masyarakat Kukar untuk hadir ke TPS dan menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bertema *Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara yang Berintegritas dan Demokratis.*
Namun, tantangan terbesar mungkin justru datang dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri. Taufik dengan tegas mengingatkan bahwa netralitas ASN adalah harga mati. “Jika ASN berpihak, dampaknya tidak hanya pada pelayanan masyarakat, tetapi juga menciderai prinsip demokrasi,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, memaparkan tantangan yang dihadapi. Kalimantan Timur masuk dalam lima besar provinsi dengan tingkat kerawanan pelanggaran Pilkada tertinggi. Kukar sendiri berada di urutan ke-48 dari kabupaten/kota rawan pelanggaran di Indonesia. Meski demikian, Teguh merasa lega melihat situasi Kukar yang relatif kondusif menjelang hari pemungutan suara.
“Dalam 11 kasus yang kami tangani, semuanya masih dalam taraf normal,” ujar Teguh. Kendati demikian, ia tidak menutup mata terhadap ancaman yang bisa muncul sewaktu-waktu. “Mungkin masyarakat tidak merasakan tekanan waktu, tetapi bagi kami penyelenggara, 18 hari adalah waktu yang sangat cepat,” lanjutnya, menggambarkan dinamika kerja Bawaslu.
Rakor yang melibatkan berbagai pihak ini menegaskan pentingnya kolaborasi semua elemen, mulai dari pemerintah, Bawaslu, hingga masyarakat. Teguh menutup dengan seruan yang menggugah: “Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama.”
Dalam momen-momen terakhir menuju Pilkada, harapan akan pemilu yang berintegritas tetap menggema di Kukar. Kerja keras dari berbagai pihak bukan sekadar memastikan kelancaran proses, tetapi juga menjaga semangat demokrasi tetap hidup. Di tengah ancaman pelanggaran yang membayangi, upaya menjaga netralitas dan kejujuran menjadi ujian terbesar yang harus dilewati bersama. (ADV/ED3)
