Tenggarong – Dari sekian banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar), hanya sebagian yang dapat diakomodasi menjadi program prioritas. Tantangan utama bukan sekadar banyaknya usulan, tetapi juga bagaimana memastikan program yang disepakati benar-benar berdampak bagi masyarakat. Untuk itulah, Pemerintah Kabupaten Kukar menggelar Pra Forum Perangkat Daerah pada Selasa (25/2/2025), yang berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Bappeda Kukar.
Dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, forum ini menghadirkan para kepala perangkat daerah, camat, serta lurah dan kepala desa. Dalam sambutannya, Sunggono menekankan bahwa pembangunan yang efektif harus berbasis data dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. “Perencanaan pembangunan bukan sekadar menyusun daftar proyek, tetapi memastikan bahwa setiap usulan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sunggono menjelaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ia menyoroti peran strategis camat dalam memastikan data yang dikumpulkan di tingkat kecamatan benar-benar valid dan mencerminkan kondisi lapangan. “Camat harus lebih aktif dalam mengawal usulan dari desa agar tetap selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan tidak sekadar memenuhi daftar keinginan,” tambahnya.
Optimalisasi peran kecamatan juga dibahas dalam forum ini, termasuk dalam aspek pengelolaan kewenangan yang diberikan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah. Dengan koordinasi yang kuat, pemerintah daerah berharap dapat mengintegrasikan kebijakan dari tingkat kabupaten hingga desa dalam satu sistem pembangunan yang lebih efisien dan efektif.
Bagi perangkat daerah, Sunggono menegaskan bahwa setiap usulan dari Musrenbang harus ditelaah secara teknis dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan pemerataan. “Kita harus memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya berpusat di satu wilayah, tetapi merata hingga pelosok Kukar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam perencanaan pembangunan. Setiap perangkat daerah diminta untuk memperhatikan pedoman pencegahan korupsi serta indikator-indikatornya agar tidak ada penyalahgunaan dalam realisasi program. “Anggaran yang kita kelola bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi amanah dari masyarakat. Oleh karena itu, perencanaannya harus akurat dan pelaksanaannya harus transparan,” tegasnya.
Dengan adanya Pra Forum Perangkat Daerah ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat lebih selaras dalam merancang program pembangunan yang berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi antara kecamatan, perangkat daerah, dan pemerintah desa menjadi kunci agar pembangunan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat dan bukan sekadar rutinitas tahunan. (adv/ed3)
