Tenggarong, Kamis 21 November 2024 – Di ujung jalan tanah yang berbatu, hamparan hijau sawah di Desa Mangkurawang Darat menyambut mata dengan keheningan yang meneduhkan. Namun, di balik panorama ini, sebuah perjuangan baru dimulai: perjalanan menuju kemandirian yang diiringi tantangan administratif dan kebutuhan infrastruktur yang mendesak.
Resmi terbentuk pada November 2024, Desa Mangkurawang Darat lahir dari pemisahan lima RT—13 hingga 17—dari Kelurahan Mangkurawang. Berada di antara Desa Rapak Lambur dan Bendang Raya, wilayah ini memiliki posisi strategis, tetapi juga rentan terhadap sengketa tapal batas yang dapat menjadi batu sandungan bagi kemajuan desa.
“Proses penetapan tapal batas menjadi prioritas utama kami. Tanpa kejelasan ini, pembangunan desa bisa terganggu,” ungkap Lurah Mangkurawang, Ardiansyah. Ia menegaskan pentingnya sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan tim teknis untuk memastikan legalitas batas wilayah.
Keinginan untuk mandiri bukanlah hal baru bagi masyarakat Mangkurawang Darat. Selama bertahun-tahun, warga telah mendambakan kemampuan untuk mengelola potensi wilayahnya secara lebih optimal. “Ada lima RT yang berpisah, dan wilayah ini memiliki potensi besar, terutama di sektor pertanian,” ujar Ardiansyah.
Sebagai wilayah agraris, desa ini memiliki lahan subur yang menjadi tumpuan hidup warganya. Padi, jagung, dan berbagai komoditas perkebunan tumbuh subur, menawarkan harapan besar bagi pembangunan ekonomi. Dengan status baru ini, masyarakat berharap bisa mengakses dana desa untuk membangun infrastruktur yang lebih baik.
Namun, harapan ini juga diiringi kekhawatiran. Infrastruktur dasar seperti jalan desa, irigasi, dan fasilitas pendidikan masih minim. Tanpa pembenahan ini, potensi pertanian yang besar akan sulit berkembang maksimal.
Rudi, seorang petani lokal, mengungkapkan harapannya. “Kami ingin pembangunan lebih terarah. Dengan dana desa, semoga infrastruktur diperbaiki dan potensi pertanian dikelola lebih maksimal,” katanya. Baginya, keberadaan irigasi yang baik adalah kunci peningkatan hasil panen, sekaligus memastikan keberlanjutan usaha tani di desa ini.
Desa Mangkurawang Darat juga menghadapi tantangan administratif. Penetapan batas wilayah tidak hanya soal teknis, tetapi juga melibatkan diplomasi dengan desa tetangga agar tidak ada sengketa di kemudian hari. Proses ini menjadi krusial untuk memastikan distribusi sumber daya desa berlangsung tanpa kendala.
Di tengah tantangan, optimisme tetap menyala. Pemerintah daerah diharapkan mendukung sepenuhnya percepatan pembangunan, baik dalam hal administrasi maupun infrastruktur. Dengan demikian, masyarakat Mangkurawang Darat bisa merasakan manfaat nyata dari status desa mereka.
“Dengan menjadi desa mandiri, kami yakin sektor pertanian dan potensi lainnya bisa berkembang lebih pesat. Ini bukan hanya soal otonomi, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Ardiansyah, penuh keyakinan.
Mangkurawang Darat kini berada di persimpangan. Keberhasilannya sebagai desa mandiri tidak hanya bergantung pada legalitas administratif, tetapi juga pada kecepatan dan ketepatan pembangunan infrastruktur. Jika tantangan ini dapat diatasi, pemekaran ini akan menjadi gerbang menuju kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakatnya.
Desa ini bukan sekadar pemekaran wilayah, tetapi simbol perjuangan untuk mewujudkan impian bersama. Dengan dukungan yang tepat, Mangkurawang Darat berpotensi menjadi contoh keberhasilan pembangunan desa mandiri di Kutai Kartanegara—sebuah babak baru yang diharapkan membawa perubahan nyata bagi masyarakat. (ADV/ED3)
