Balikpapan, Tajukmedia.id – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan komitmennya untuk ambil bagian dalam mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Timur. Hal ini ditegaskan oleh Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Wenefrida Kayang, S.Sos., M.Si., yang hadir mewakili Bupati Mahulu dalam Rapat Koordinasi Pencapaian Swasembada Pangan Kaltim, Kamis (8/5/2025) di Balikpapan.
Rakor ini menjadi momen penting karena dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., dalam rangka kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur. Pemerintah pusat mendorong seluruh daerah untuk memperkuat ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan, sejalan dengan agenda besar Asta Cita Presiden.
Di hadapan jajaran pemerintah provinsi dan perwakilan kabupaten/kota se-Kaltim, Wenefrida menyatakan bahwa Mahulu siap bersinergi. Menurutnya, upaya menciptakan ketahanan pangan tak cukup hanya dengan niat, tapi perlu langkah konkret, terutama dalam sistem pengelolaan pertanian.
“Kami menyambut baik program swasembada ini. Mahulu siap berkontribusi dengan membenahi sistem pertanian dari hulu ke hilir, mulai dari pembibitan, pengairan, hingga distribusi hasil panen,” ujar Wenefrida.
Ia menyoroti keterbatasan sistem irigasi sebagai salah satu tantangan utama. Selama ini, petani Mahulu banyak bergantung pada curah hujan. Karena itu, ia menilai perlu ada intervensi perencanaan infrastruktur pertanian yang lebih adaptif dan tahan iklim.
Tak hanya itu, Wenefrida juga menyinggung pentingnya efektivitas kegiatan studi banding. Ia meminta agar kunjungan ke daerah lain benar-benar menghasilkan rekomendasi implementatif, bukan sekadar formalitas.
“Lebih baik kita turun langsung ke lapangan dan fokus pada hasil, daripada banyak jalan tapi tidak ada dampaknya,” tegasnya.
Untuk diketahui, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menargetkan Kalimantan Timur (Kaltim) dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu dua tahun. Target ini diungkapkan dalam kunjungannya ke Kaltim, di mana ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung upaya peningkatan produksi beras di wilayah tersebut. “Kita target paling lambat tahun depan Kaltim tidak lagi ambil beras dari tempat lain, tapi akan memberi beras ke tempat lain,” ujarnya.
Hadir dalam rakor ini sejumlah tokoh penting, seperti Gubernur Kaltim, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, serta unsur Forkopimda dan komunitas pertanian. Dalam forum itu, Mahulu menegaskan komitmen bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai daerah yang siap menjadi motor pertanian di perbatasan. (ADV/ED1)
