Jakarta, Tajukmedia.id– Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menyatakan kesiapannya mendukung penuh program nasional pembangunan tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat. Komitmen ini ditegaskan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Mahulu, drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm., Kes., saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Selasa (29/4).
Rakor ini menjadi forum penting bagi para pemangku kebijakan pusat dan daerah untuk menyatukan langkah dalam menyukseskan agenda nasional di sektor perumahan. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, dalam arahannya menegaskan bahwa program tiga juta rumah tak sekadar soal bangunan, tapi menyangkut martabat hidup masyarakat.
“Rumah layak itu hak dasar rakyat. Maka pembangunan harus memenuhi standar atap, lantai, dinding, sanitasi, hingga dapur yang memadai,” tegas Fahri.
Ia juga mendorong agar pemda segera mengintegrasikan program ini ke dalam RPJMD serta APBD, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana. Bahkan, pemerintah desa juga diingatkan agar memasukkan program perumahan ke dalam APBDes.
Lebih jauh, Fahri menyoroti pentingnya keterlibatan sektor swasta melalui skema CSR serta kemudahan perizinan dari pemda, termasuk insentif seperti pembebasan BPHTB dan percepatan persetujuan bangunan.
Merespons hal ini, drg. Agustinus menyebut Pemkab Mahulu akan segera mendata rumah tidak layak huni dan menyusun rencana anggaran untuk renovasi maupun pembangunan unit baru. Bahwa Pemkab Mahulu membuka peluang kerja sama dengan investor, pengembang, maupun perusahaan sebagai mitra dalam mewujudkan program ini. “Kita juga terbuka terhadap kerja sama dengan pengembang atau perusahaan. Namun tentu disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Tentu jumlah rumah yang dibangun atau direnovasi akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Selain paparan kebijakan, rakor juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa dalam penyediaan perumahan. Acara dihadiri Wakil Mendagri, jajaran kementerian teknis, serta para gubernur, bupati, dan kepala dinas PUPR dari berbagai daerah.
Untuk diketahui, rakor ini digelar dengan agenda pengarahan para Menteri dan pejabat Eselon I terkait kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan Program Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah. (ADV/ED1)
