Samarinda, Tajukmedia.id – Upaya perlindungan perempuan dan anak di Kalimantan Timur mendapat angin segar. Sabtu (10/5), pertemuan strategis di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, mempertemukan jajaran pemerintah daerah dan pusat, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.
Hadir mewakili Bupati Mahakam Ulu, Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Wenefrida Kayang, S.Sos., M.Si., menyampaikan komitmen Mahulu dalam memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak. Wenefrida menyebut, meski Mahulu saat ini belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), pihaknya siap mengambil langkah konkret menuju pembentukan unit tersebut.
“Ini menjadi perhatian serius. Kami menyadari pentingnya UPT PPA sebagai ujung tombak layanan perlindungan korban kekerasan,” ujarnya di sela diskusi.
Pertemuan tersebut dibuka langsung Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E., yang menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam mengembangkan kebijakan strategis bagi perempuan dan anak. Apalagi, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kaltim menjadikan isu SDM sebagai prioritas pembangunan.
“Perempuan dan anak adalah fondasi masyarakat. Kita ingin mencetak generasi unggul, dimulai dari lingkungan yang aman dan inklusif bagi mereka,” ujar Rudy.
Menteri PPPA RI Hj. Arifah Fauzi dalam sambutannya menyampaikan tiga program prioritas yang kini menjadi fokus kementeriannya. Pertama, pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang terintegrasi dengan program desa ramah perempuan dan anak. Kedua, perluasan akses Call Center SAPA 129 untuk pengaduan kekerasan. Ketiga, penguatan basis data perempuan dan anak berbasis desa.
“Masalah kekerasan tidak bisa ditangani secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, dari pusat hingga daerah,” tegas Arifah.
Ia pun mengajak seluruh kepala daerah di Kaltim untuk aktif menjalankan kebijakan perlindungan, mulai dari penyusunan regulasi hingga pelaksanaan program.
Wenefrida menegaskan, Mahulu tidak ingin tertinggal. “Kami siap mendukung penuh kebijakan pusat dan segera mengkaji pembentukan UPT PPA di Mahulu. Ini langkah awal menuju Mahulu yang ramah perempuan dan anak,” tandasnya.
Dengan dukungan kuat dari pusat, Mahulu pun mulai menata langkah nyata. Perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar wacana, tapi gerakan bersama yang mulai digelorakan dari daerah perbatasan. (ADV/ED1)
