Balikpapan, Tajukmedia.id – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menyuarakan pentingnya efektivitas dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, khususnya dalam aspek implementasi lapangan. Hal ini ditegaskan oleh Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Wenefrida Kayang, saat menghadiri Rakor Swasembada Pangan Kalimantan Timur mewakili Bupati Mahulu, Kamis (8/5/2025) di Balikpapan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., dan dihadiri oleh berbagai unsur pemimpin daerah dan komunitas pertanian se-Kaltim. Rakor ini bertujuan menyelaraskan langkah antarwilayah dalam mencapai swasembada pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan sistem pertanian terpadu.
Dalam forum itu, Wenefrida tak hanya menyampaikan dukungan Mahulu terhadap program pusat, tetapi juga menggarisbawahi perlunya perubahan cara pandang terhadap pengembangan pertanian. Salah satunya, terkait kegiatan studi banding yang selama ini sering dilakukan.
“Kita tidak ingin studi banding hanya jadi agenda jalan-jalan. Harus ada hasil konkret yang bisa diterapkan di Mahulu,” ujar Wenefrida dengan nada tegas.
Menurutnya, terlalu sering studi banding hanya berhenti pada tataran laporan tanpa tindak lanjut. Ia menilai, lebih baik fokus pada aksi nyata di lapangan—dengan membenahi persoalan dasar pertanian seperti irigasi dan teknik pembibitan.
“Kita masih sangat bergantung pada curah hujan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita perlu sistem pengairan yang bisa menjamin produksi pangan secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keberhasilan swasembada pangan tak hanya diukur dari luas tanam, tapi juga efektivitas dari kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, Mahulu ingin menjadikan pengelolaan pertanian sebagai prioritas lintas sektor, dengan sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan masyarakat.
Sebelumnya Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menargetkan Kalimantan Timur (Kaltim) dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu dua tahun. Target ini diungkapkan dalam kunjungannya ke Kaltim, di mana ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung upaya peningkatan produksi beras di wilayah tersebut. “Kita target paling lambat tahun depan Kaltim tidak lagi ambil beras dari tempat lain, tapi akan memberi beras ke tempat lain,” ujarnya.
Rakor ini juga dihadiri oleh Gubernur Kaltim, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, unsur Forkopimda, dan para kepala daerah se-Kaltim. Mahulu hadir membawa semangat untuk membuktikan bahwa daerah perbatasan pun bisa mandiri dalam pangan, selama strategi yang diterapkan berpijak pada realitas lokal dan berorientasi pada dampak nyata. (ADV/ED1)
