SANGATTA, Tajukmedia.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai mengencangkan langkah menuju predikat Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Utama pada 2026. Seluruh perangkat daerah kini masuk dalam proses evaluasi menyeluruh untuk memastikan setiap indikator KLA terpenuhi sesuai standar nasional. Gerak cepat ini dipimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim yang menempatkan penguatan fondasi perlindungan anak sebagai prioritas pembangunan daerah.
Evaluasi yang dilakukan menyasar lima klaster utama KLA, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus. Setiap klaster dipetakan untuk melihat capaian nyata di lapangan, termasuk ketersediaan eviden fisik sebagai syarat utama penilaian.
Kepala DPPPA Kutim Idham Cholid mengtakan bahwa evaluasi kali ini tidak sekadar untuk memenuhi administrasi. Dirinya menargetkan pada 2026 adalah predikat KLA Tingkat Utama, sehingga diperlukan pemetaan capaian secara detail di tiap klaster. “Fokus kita saat ini adalah evaluasi KLA,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
Ia menambahkan, komitmen ini bagian dari kewajiban pemerintah memastikan hak anak terpenuhi secara menyeluruh. Selanjutnya, setelah pemetaan selesai, DPPPA akan melakukan percepatan pendampingan kepada OPD yang masih memiliki indikator rendah. Sejumlah eviden pendukung diminta segera dilengkapi agar sesuai standar kementerian. “Untuk indikator yang belum terpenuhi, kami dorong agar eviden-eviden itu bisa disiapkan. Ini penting untuk memastikan Kutai Timur siap menuju KLA Tingkat Utama. Saat ini proses koordinasi juga terus berlangsung dengan Bappeda,” jelasnya.
Idham menyebut, keberhasilan meraih predikat KLA Tingkat Utama bukan semata soal penghargaan. Dampaknya jauh lebih luas bagi kualitas tumbuh kembang anak.
Kutim diproyeksikan dapat memiliki lingkungan yang lebih aman, ramah, dan nyaman bagi anak-anak. Mulai dari akses fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, ruang bermain, hingga kontribusi menekan angka kekerasan dan perkawinan anak.
“Kalau seluruh indikator ini terpenuhi, Kutai Timur akan setara dengan daerah terbaik di Indonesia dalam pemenuhan hak anak. Itu tujuan utama kita,” pungkasnya. (advertorial/ED1)
