Samarinda, Tajukmedia.id – Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar perpindahan administratif pusat pemerintahan. Lebih dari itu, IKN menjadi pemicu kebangkitan Kalimantan Timur sebagai lokomotif pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul. Salah satu sektor yang kini digenjot adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sabtu (10/5), Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E., membuka diskusi strategis bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Hj. Arifah Fauzi di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda. Pertemuan ini dihadiri perwakilan kabupaten/kota se-Kaltim, termasuk Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) yang diwakili Plt. Asisten II Wenefrida Kayang, S.Sos., M.Si.
“Kehadiran IKN menjadikan Kaltim sorotan nasional. Maka perlindungan perempuan dan anak harus kita perkuat sebagai fondasi peradaban baru,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud.
Sementara itu, Menteri PPPA Hj. Arifah Fauzi menjelaskan, pemerintah pusat tengah fokus menjalankan tiga program prioritas, yakni pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan layanan pengaduan SAPA 129, dan penguatan data berbasis desa.
Menurutnya, semua itu harus dijalankan secara kolaboratif, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. “Daerah punya peran vital. Apalagi di kawasan strategis seperti Kaltim,” ujar Arifah.
Pemkab Mahulu pun menyambut arahan tersebut. Wenefrida menyampaikan, meski saat ini Mahulu belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), pihaknya berkomitmen segera membentuknya.
“Ini bentuk kesiapan kami menyambut tantangan IKN. Mahulu ingin berdiri sejajar dengan daerah lain dalam menciptakan lingkungan aman dan ramah bagi perempuan dan anak,” ucapnya.
Tidak lupa, Wenefrida Kayang menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kementerian PPPA RI yang secara aktif membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan daerah dalam Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
“Dengan semangat ingin membangun Mahakam Ulu untuk lebih maju seperti daerah lainnya, tentu ke depan Pemerintah Kabupaten Mahulu berkomitmen segera memproses pembentukan adanya UPT PPA sehingga program-program yang diluncurkan dari Menteri PPA segera terjalankan di Mahulu,” pungkasnya.
Diskusi ini menandai langkah awal penting. Perlindungan perempuan dan anak kini jadi perhatian serius di Bumi Etam, seiring pergeseran arah pembangunan nasional. (ADV/ED1)
