Balikpapan, Tajukmedia.id– Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-29 di Balikpapan tak hanya berlangsung khidmat, tetapi juga sarat pesan tajam untuk para kepala daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja daerah, terutama dalam hal tata kelola pemerintahan, keuangan, dan pelayanan publik.
“Evaluasi bukan hanya untuk daerah, tapi juga untuk pemerintah pusat. Kita perlu akselerasi dan sinkronisasi. Irama pemerintahan era Presiden Prabowo harus selaras dengan daerah,” kata Bima dalam amanatnya, Jumat (25/4), di Balikpapan Sport Convention Center (BSCC/DOME).
Upacara OTDA tahun ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Drs. Yohanes Avun, M.Si. Dalam rangkaiannya, juga digelar kunjungan ke RSUD Kanujoso Djatiwibowo serta pameran UMKM dan layanan sosial.
Bima menyebut, selama 29 tahun pelaksanaan otonomi daerah, masih banyak tantangan, termasuk soal ketimpangan fiskal dan belum berpihaknya APBD pada rakyat. Namun, ia tetap optimistis melihat banyaknya daerah yang menunjukkan kinerja positif.
Sebagai bentuk apresiasi, sebanyak 23 kepala daerah menerima penghargaan atas capaian terbaik dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023.
Wabup Mahulu Yohanes Avun mengapresiasi momen ini sebagai sarana introspeksi. “Otonomi adalah hak sekaligus tanggung jawab. Kita tidak boleh hanya puas dengan status quo. Setiap daerah harus punya terobosan untuk mempercepat pelayanan dan memperkuat ekonomi,” ujarnya.
Menurut Yohanes Avun, Mahulu terus mengupayakan penguatan struktur pemerintahan hingga ke tingkat desa. Ia berharap daerahnya bisa lebih lincah dalam menggali potensi lokal, dari sektor ekonomi kreatif hingga pelayanan dasar.
Bahwa otonomi daerah bisa tetap menjadi kerangka utama dalam memberikan kewenangan antara pusat dan daerah, untuk itu dengan hadirnya otonomi daerah ini menjadi pengingat pentingnya inovasi dan penguatan ekonomi kreatif sebagai upaya memperkuat kapasitas daerah. “Terutama untuk pembentukan ekonomi yang mengarah kepada usaha ekonomi masyarakat dan juga pelayanan publik yang lebih didekatkan kepada masyarakat terutama sampai ke pemerintah kampung/desa,” jelasnya.
Hari OTDA ke-29 ini sekaligus menjadi cermin besar, apakah otonomi benar-benar dijalankan untuk rakyat, atau justru menjadi beban tambahan. (ADV/ED1)
