Tenggarong, Senin 11 November 2024 – Ruang Mulawarman Ballroom di Hotel Novotel Balikpapan penuh dengan ketegangan saat para pejabat keuangan dari berbagai OPD di Kutai Kartanegara berkumpul. Sebuah tantangan besar membayangi: bagaimana memastikan setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar terserap dan dipertanggungjawabkan secara akurat, tanpa terjebak dalam kendala teknis di ujung tahun anggaran. Di tengah suasana itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, berdiri memberikan arahannya—sebuah panggilan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan tanpa hambatan.
Acara bertajuk “Penguatan Kapasitas Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual” ini digelar oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar selama dua hari, 8-9 November 2024. Menghadirkan 59 organisasi perangkat daerah, termasuk tiga rumah sakit, kegiatan ini dirancang untuk mempersiapkan transisi besar: pelaporan keuangan berbasis data melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Dalam paparannya, Sunggono menegaskan bahwa tahun ini menjadi tonggak penting bagi Pemkab Kukar karena untuk pertama kalinya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah akan sepenuhnya berbasis SIPD. “Ini adalah langkah maju, tetapi tantangannya besar. Sistem ini harus berjalan tanpa gangguan karena kegagalan teknis dapat mengguncang integritas laporan keuangan kita,” ujar Sunggono.
Ia menekankan pentingnya keselarasan pemahaman antar-OPD dalam menatausahakan anggaran yang ada. “Anggaran ini bukan sekadar angka di laporan, tetapi langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Maka, percepatan realisasi anggaran yang akurat dan transparan menjadi prioritas kita bersama,” tegasnya.
Ketua panitia pelaksana, Rendi, menambahkan bahwa kegiatan ini juga menghadirkan narasumber lain seperti Sagung dari Kabupaten Buleleng, Bali, yang dikenal memiliki keahlian dalam implementasi SIPD. Harapannya, kolaborasi pengetahuan ini akan memperkuat kemampuan para pejabat keuangan Kukar dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang wajib rampung akhir Maret 2025.
Kegiatan yang berlangsung di penghujung tahun ini menjadi cerminan keseriusan Pemkab Kukar untuk menjawab tantangan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan kolaborasi lintas OPD dan semangat bersama, harapan besar bertumpu pada kelancaran implementasi SIPD. “Keberhasilan ini bukan hanya soal memenuhi tenggat waktu, tetapi tentang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena setiap rupiah yang kita kelola adalah amanah,” pungkas Sunggono dengan penuh harap.
Momentum ini adalah langkah penting dalam perjalanan panjang menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kutai Kartanegara, menegaskan komitmen untuk terus membangun kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata. (ADV/ED3)
