Dorong Kemandirian Ekonomi, UMKM Disiapkan Jadi Pilar Pembangunan Berkelanjutan

tajukmedia.id

KEPALA Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Diskop UKM Kutim, Pasombaran.
KEPALA Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Diskop UKM Kutim, Pasombaran.

SANGATTA, Tajukmedia.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menetapkan UMKM sebagai pilar utama dalam agenda kemandirian ekonomi daerah. Arah kebijakan kini tidak lagi sekadar mendorong pertumbuhan jumlah pelaku usaha, tetapi membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Pemerintah menargetkan roadmap UMKM 2030 sebagai fondasi ekonomi daerah yang lebih kuat.

Dinas Koperasi dan UKM Kutim menilai bahwa penguatan UMKM harus dilakukan melalui strategi lintas sektor. Selain aspek legalitas dan peningkatan mutu yang selama ini berjalan, pemerintah mulai menggarap sisi ekosistem dan daya saing jangka panjang. “Target kami bukan sekadar menambah jumlah UMKM, tetapi membangun sistem yang membuat mereka bisa tumbuh berkelanjutan. Ada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Diskop-UKM Kutim, Pasombaran, Senin (24/11/2025).

Roadmap 2030 mencakup tiga fokus besar yang menjadi prioritas jangka panjang. Penguatan ekosistem usaha berbasis potensi lokal dilakukan dengan mendorong komoditas unggulan seperti coklat, nanas, madu kelulut, dan amplang menembus pasar nasional hingga ekspor. “Setiap komoditas unggulan akan dikembangkan dengan standar produksi yang lebih profesional dan pemasaran yang konsisten,” jelasnya.

Selain komoditas, transformasi digital juga diproyeksikan sebagai fondasi UMKM masa depan. Pemerintah menyiapkan platform terintegrasi yang memuat data, katalog produk, hingga akses transaksi digital untuk memperluas pasar pelaku usaha. “Digitalisasi bukan lagi opsi, tapi kebutuhan. Semakin cepat UMKM beradaptasi, semakin besar potensi mereka bertahan,” tegas Pasombaran.

Fokus ketiga adalah kemandirian pembiayaan melalui penguatan koperasi dan kerja sama dengan lembaga keuangan daerah maupun swasta. Pemerintah ingin memastikan akses modal tidak lagi menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha baru. “Kami ingin skema pembiayaan yang lebih inklusif dan mudah dijangkau, terutama bagi pelaku usaha pemula,” katanya.

Pengembangan UMKM juga diperkuat melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan komunitas wirausaha muda. Kolaborasi ini bertujuan agar inovasi dapat tumbuh merata di setiap kecamatan dan melahirkan lebih banyak produk unggulan lokal. “Kami ingin setiap kecamatan punya produk andalan yang bisa dikenal luas,” ujarnya.

Dalam prosesnya, pemerintah memberikan perhatian khusus pada generasi muda dan perempuan sebagai motor penggerak ekonomi baru. Dukungan mereka dipandang krusial untuk memastikan keberlanjutan usaha mikro di tingkat desa. “Dengan langkah-langkah berkelanjutan, UMKM Kutim diyakini akan menjadi fondasi kuat bagi ekonomi inklusif dan berkeadilan,” jelasnya.

Pemerintah optimistis bahwa arah pembangunan UMKM Kutim akan menghasilkan dampak signifikan dalam sepuluh tahun ke depan. Melalui sinergi lintas sektor dan pemanfaatan potensi lokal, sektor UMKM diharapkan semakin kompetitif. “Kami optimis, sepuluh tahun ke depan UMKM Kutim bukan hanya bertahan, tapi menjadi kebanggaan daerah dan bagian dari ekonomi nasional,” tutupnya. (advertorial/ED1)

Bagikan:

Tinggalkan komentar

Ads - Before Footer