SANGATTA, Tajukmedia.id – Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi memperkenalkan program Sinergi Data Ekraf (SINDaKRAF) sebagai langkah strategis mengatasi persoalan ketidakakuratan data pelaku ekonomi kreatif di daerah. Program ini dirancang untuk membangun basis data terintegrasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi fondasi pengembangan ekosistem ekraf yang lebih terukur.
Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar Kutim, Ahkmad Rifani, SE, menyebut persoalan data menjadi salah satu hambatan terbesar selama ini. Banyaknya perbedaan angka dan minimnya verifikasi membuat penyusunan kebijakan pemberdayaan tidak berjalan optimal. “SINDaKRAFhadir sebagai rencana aksi perubahan untuk memvalidasi dan menyinergikan data. Tanpa basis data yang kuat, sulit bagi pemerintah untuk membuat perencanaan program pemberdayaan yang terukur,” ujarnya dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan UMKM yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Kutim, Senin (14/11/2025).
Rifani juga menekankan pentingnya kerja bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar proses pembinaan berjalan lebih efektif. Menurutnya, kolaborasi antara Dispar dan Dinas Koperasi dan UKM akan membantu menghindari tumpang tindih program sekaligus memperkuat koordinasi lapangan. “Langkah ini krusial untuk menciptakan ekosistem yang tangguh,” ucapnya.
Ia berharap kehadiran SINDaKRAF mampu mendorong peningkatan kualitas pelaku ekonomi kreatif di Kutim. Dengan data yang tervalidasi, pemerintah menargetkan lahirnya lebih banyak pelaku usaha yang inovatif dan berdaya saing. “Harapan kami, dengan data yang valid, Kutim mampu melahirkan lebih banyak pelaku ekonomi kreatif yang inovatif, berdaya saing, dan berkontribusi nyata pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui Sindekraf, Dispar menargetkan pembentukan database tunggal pelaku ekonomi kreatif yang dapat diandalkan. Data ini nantinya menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan pengembangan sektor ekraf, mulai dari pelatihan, fasilitasi permodalan, hingga strategi pemasaran. Dua kalimat penjelasan itu menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh program berbasis kebutuhan nyata di lapangan. (advertorial/ED1)
