TENGGARONG – Setiap kendaraan yang parkir tanpa karcis resmi bisa jadi adalah peluang yang hilang bagi daerah. Kesadaran ini menjadi titik awal bagi Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Kartanegara untuk bergerak cepat membenahi sistem perparkiran yang selama ini bocor di berbagai lini.
Target Rp500 juta Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir di tahun 2025 bukan sekadar angka. Ia menjadi pemicu reformasi sistemik, mulai dari edukasi juru parkir (jukir), penertiban karcis, hingga wacana digitalisasi pembayaran.
“Potensi parkir sangat besar, tapi bocor di mana-mana. Maka kami mulai dari pondasinya—petugas, sistem pelaporan, dan membiasakan masyarakat bayar parkir secara sah,” ujar Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, Selasa (13/5/2025).
Salah satu langkah nyata terlihat di beberapa titik strategis seperti Turap Mahakam, Pasar Seni, dan Taman Kota Raja. Di sana, Dishub membina para jukir aktif dengan pelatihan etika pelayanan, sistem retribusi yang sah, dan penggunaan karcis resmi sebagai alat transaksi legal.
“Setiap karcis punya nomor seri. Kalau karcis berjalan, kita bisa hitung pendapatan dan pastikan masuk ke kas daerah,” jelas Juliana, Kasi Pengelolaan Parkir Dishub Kukar.
Langkah berikutnya adalah menggarap titik-titik potensial yang selama ini belum dikelola, seperti kawasan wisata, pusat kuliner, dan area perhelatan publik. Festival besar seperti Kukar Land dan Mahakam Festival, misalnya, akan menjadi ruang uji coba penerapan sistem parkir terkontrol.
Dishub juga tengah mengkaji sistem parkir digital untuk kawasan mobilitas tinggi. Fitur seperti pembayaran nontunai dan pelaporan real-time diproyeksikan bisa menekan potensi kebocoran sekaligus mempermudah pengawasan.
Namun Junaidi menekankan: “Digitalisasi tak akan efektif tanpa fondasi manual yang kuat. Kita harus bangun kepercayaan dulu, baru naik kelas ke sistem digital.”
Dengan langkah bertahap dan pendekatan menyeluruh, Dishub Kukar berharap sektor parkir bukan hanya tertib dan efisien, tapi juga menjadi sumber PAD andalan yang berkelanjutan—selama masyarakat mendukung, dan sistemnya bisa dipercaya. (adv/ed3)
