Tenggarong, Selasa 19 November 2024 – Di sebuah ruang konferensi megah di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, langkah besar menuju perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat sedang diupayakan. Data dari Dinas Kesehatan Kukar menunjukkan bahwa hanya 70% posyandu di wilayah tersebut yang berstatus aktif dan memenuhi standar pelayanan. Kesenjangan ini menjadi tantangan nyata dalam memastikan akses kesehatan yang merata bagi masyarakat desa. Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Posyandu Kabupaten Kutai Kartanegara 2024 pada Senin, 18 November 2024, menjadi momen penting untuk mengubah angka ini.
Acara yang dibuka oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Kukar, Waode Ida Nuraida, dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, mulai dari perwakilan DPMD, Disdikbud, hingga Satpol PP. Juga hadir penanggung jawab pengelola posyandu dari 32 puskesmas, serta Ketua TP PKK dan Ketua Pokja IV TP PKK dari berbagai kecamatan. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan posyandu yang lebih holistik dan integratif.
Dalam sesi narasumber, Ali Muchsin Ashari, Sekretaris Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman (GTPDKI), memaparkan tentang transformasi posyandu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. “Posyandu kini tidak hanya berperan di sektor kesehatan, tetapi juga dalam pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan perlindungan sosial,” jelasnya, menekankan perubahan paradigma menuju pelayanan berbasis masyarakat yang lebih menyeluruh.
Sementara itu, Ketua PKK Pokja IV Kukar, Emy Susilawati, menyampaikan bahwa peran TP PKK adalah ujung tombak dalam pembinaan dan pemberdayaan posyandu. “Kita tidak bisa berdiri sendiri. Sinergi antara pemerintah, TP PKK, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Waode Ida Nuraida menggarisbawahi bahwa penguatan lintas sektor sangat diperlukan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. “Posyandu harus mampu menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, bukan hanya di bidang kesehatan tetapi juga di sektor-sektor lain yang menunjang kesejahteraan warga desa,” ujarnya dengan penuh semangat.
Acara ini bukan sekadar rapat koordinasi, tetapi langkah nyata untuk menciptakan posyandu sebagai garda terdepan pelayanan berbasis masyarakat di Kutai Kartanegara. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, TP PKK, dan masyarakat, harapan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan semakin dekat. “Ini adalah perjuangan kita bersama, dan kita tidak boleh berhenti sampai masyarakat desa benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkas Waode, mengakhiri acara dengan optimisme yang kuat. (ADV/ED3)
