Samarinda, Tajukmedia.id – Komitmen Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak ditegaskan kembali. Melalui Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Wenefrida Kayang, Mahulu hadir dalam forum strategis bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Hj. Arifah Fauzi, Sabtu (10/5), di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.
Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi antara pusat dan daerah dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak. Menteri PPPA menegaskan, perlindungan tidak bisa dilakukan sepotong-potong. Harus kolaboratif, melibatkan pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat sipil.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan isu ringan. Ini soal keselamatan generasi. Maka semua elemen harus bersinergi menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka,” tegas Menteri Arifah.
Ada tiga program prioritas yang kini dijalankan KemenPPPA. Pertama, pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang memperkuat peran Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Kedua, perluasan akses Call Center SAPA 129. Ketiga, penguatan sistem satu data berbasis desa.
Program-program tersebut diharapkan bisa diterapkan hingga ke pelosok daerah, termasuk Mahulu. Sayangnya, saat ini Mahulu belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), yang menjadi garda depan layanan korban kekerasan.
“Kami akui belum punya UPT PPA. Tapi ini jadi perhatian serius kami. Pemkab siap mengkaji dan memproses pembentukannya,” kata Wenefrida saat menyampaikan pandangan daerah dalam diskusi.
Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud yang membuka pertemuan menegaskan pentingnya membangun sistem perlindungan yang kuat, apalagi Kaltim kini punya peran strategis nasional lewat kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia berharap, program dari KemenPPPA bisa diakselerasi oleh pemerintah daerah agar hasilnya terasa nyata di masyarakat.
“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu fondasi penting. Tanpa itu, pembangunan akan timpang,” ujar Gubernur.
Wenefrida mengamini hal tersebut. Ia menegaskan, Mahulu tidak ingin tertinggal. “Kami ingin Mahulu sejajar dengan daerah lain dalam membangun peradaban yang ramah perempuan dan anak,” ucapnya.
Dengan semangat kolaborasi pusat-daerah, Mahulu bersiap mempercepat pembentukan UPT PPA sebagai langkah awal memperkuat perlindungan warganya dari ancaman kekerasan. (ADV/ED1)
