Tenggarong, Sabtu 23 November 2024 – Di tengah rimbunnya perkebunan kelapa sawit di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), sebuah dilema menyelimuti ribuan keluarga petani. Meski tanaman mereka telah menjadi tumpuan hidup dan menyumbang hingga Rp 300 miliar pajak selama masa produktifnya, sebagian besar lahan berada di kawasan yang masih diperdebatkan status hukumnya. Di sinilah cerita perjuangan Koperasi Kelapa Sawit Belayan Sejahtera bermula.
Jamaludin, Ketua Koperasi Belayan Sejahtera, memaparkan kontribusi koperasi yang mengelola 3.700 hektare lahan sawit dengan 1.067 anggota aktif. Setiap bulan, koperasi ini rutin menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 1 miliar, menghasilkan total Rp 12 miliar setahun. Jumlah ini tak hanya mencerminkan keberhasilan petani, tetapi juga menunjukkan betapa perkebunan sawit telah menopang perekonomian negara.
“Artinya, selama 25 tahun masa produktif sawit, koperasi ini menyumbang Rp 300 miliar. Ini adalah kontribusi nyata dari para petani kelapa sawit yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat lokal,” ujar Jamaludin pada Sabtu (23/11/2024).
Namun, di balik angka-angka besar tersebut, tersimpan keresahan mendalam. Sekitar 50 persen lahan perkebunan anggota koperasi berada di Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), sebuah status yang menempatkan para petani dalam pusaran sengketa lahan dan ancaman regulasi. Di satu sisi, koperasi terus membuktikan perannya sebagai penggerak ekonomi. Di sisi lain, status kawasan KBK kerap menjadi bayang-bayang yang menghantui keberlangsungan usaha mereka.
“Kebun kelapa sawit ini telah menjadi tumpuan hidup ribuan keluarga di Desa Muai dan sekitarnya. Hasil kebun tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup para petani, tetapi juga mendukung pembangunan negara melalui pajak yang kami bayarkan secara rutin,” lanjut Jamaludin.
Koperasi Belayan Sejahtera berusaha menghadapi tantangan ini dengan tetap menjaga komitmen terhadap aspek legalitas. Jamaludin menegaskan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik, termasuk perubahan status kawasan KBK agar lahan dapat dikelola secara sah.
“Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali status kawasan KBK ini. Kebun-kebun yang berada di kawasan tersebut bukan hanya menghidupi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi negara,” tegas Jamaludin.
Sementara itu, salah satu petani anggota koperasi mengungkapkan keresahannya. “Kami hanya ingin terus melanjutkan aktivitas ini dengan dukungan penuh dari pemerintah,” tuturnya, penuh harap.
Kontribusi koperasi ini tak berhenti pada setoran pajak. Koperasi turut mendukung pembangunan daerah dan menciptakan lapangan kerja di sektor perkebunan. Dengan produksi 3.800 hingga 5.000 ton Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit setiap bulan, koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi bagi kawasan sekitar.
“Kami sedang berupaya agar kebun-kebun masyarakat yang berada di kawasan KBK itu bisa dipulihkan statusnya. Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi soal keberlangsungan hidup dan kesejahteraan ribuan keluarga yang bergantung pada sawit,” pungkas Jamaludin.
Kisah perjuangan Koperasi Belayan Sejahtera di Desa Muai mencerminkan betapa pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri. Sebuah solusi yang adil dan berkelanjutan harus ditemukan demi menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Di tengah ketidakpastian hukum, koperasi ini tetap menjadi simbol ketahanan dan harapan. Dengan kontribusi nyata dan peran strategis dalam menopang ekonomi daerah, perjuangan mereka adalah pengingat bahwa setiap kebijakan harus berpihak pada kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan legalitas dan keberlanjutan. (ADV/ED3)
