Tenggarong, Jumat 8 November 2024 – Seorang warga di pelosok Kutai Kartanegara harus menempuh perjalanan berjam-jam melalui jalan tanah untuk mengurus KTP. Di sisi lain, di tengah pesatnya transformasi digital, data yang tak sinkron membuat layanan publik menjadi sulit diakses oleh sebagian masyarakat. Tantangan ini menjadi cerminan nyata urgensi pembenahan administrasi kependudukan, sebuah isu yang kini menjadi fokus utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara.
Kepala Disdukcapil Kutai Kartanegara, Muhammad Iryanto, menegaskan komitmen instansinya untuk memastikan setiap warga, tak terkecuali yang tinggal di wilayah terpencil, mendapatkan layanan administrasi kependudukan yang berkualitas. Menurutnya, akurasi data bukan hanya tentang kepentingan pemerintah, tetapi juga menyangkut hak dasar masyarakat untuk diakui dan dilindungi negara.
“Akurasi data adalah pondasi utama dalam pelayanan publik yang adil dan merata. Kami ingin memastikan bahwa semua penduduk terdaftar, sehingga mereka dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” ungkapnya.
Salah satu langkah strategis yang tengah digencarkan adalah pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Kutai Kartanegara, kata Iryanto, siap mengadopsi sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mempermudah integrasi data dan memberikan akses yang lebih cepat kepada masyarakat. Transformasi ini juga didukung oleh peningkatan infrastruktur teknologi informasi di tingkat kabupaten.
“Kami bekerja keras agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari digitalisasi. Mulai dari pengurusan dokumen hingga akses layanan daring, semua diarahkan agar lebih mudah dan efisien,” tambah Iryanto.
Untuk menjawab tantangan geografis di Kutai Kartanegara, Disdukcapil menggencarkan program jemput bola. Tim bergerak langsung ke desa-desa terpencil untuk melakukan perekaman data penduduk dan memastikan setiap warga memiliki dokumen resmi, seperti KTP elektronik dan akta kelahiran.
Upaya ini bertujuan meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen di daerah yang selama ini kesulitan mengakses layanan. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal, karena dokumen kependudukan adalah hak mereka,” ujar Iryanto.
Ke depan, Disdukcapil juga berencana memperluas pemanfaatan data untuk mendukung perencanaan pembangunan. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat merancang program yang tepat sasaran, mulai dari alokasi anggaran hingga distribusi bantuan sosial.
“Data yang valid bukan hanya soal statistik, tetapi alat untuk menciptakan keadilan sosial,” kata Iryanto. “Kami berkomitmen menjadikan layanan administrasi kependudukan sebagai jembatan menuju masyarakat yang lebih inklusif.”
Di tengah tantangan geografis dan kompleksitas administrasi, semangat untuk memberikan layanan yang lebih baik tetap menyala. Komitmen Disdukcapil Kutai Kartanegara menjadi bukti bahwa administrasi kependudukan adalah hak asasi yang tak boleh diabaikan. Langkah-langkah ini tak hanya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, tetapi juga membuka jalan menuju pembangunan yang lebih adil dan inklusif. (ADV/ED3)
