Tenggarong, Kamis 5 Desember 2024 – Di sebuah sudut desa terpencil di Kecamatan Sebulu, seorang petani mengangkat senyumnya ketika untuk pertama kalinya ia bisa mengurus legalitas usaha tani tanpa perlu menempuh perjalanan jauh ke kota. Cerita semacam ini menjadi gambaran nyata bagaimana inovasi Mall Pelayanan Publik (MPP) Kukar mengubah wajah layanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pada Kamis (5/12/2024), Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah hadir di peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 MPP Kukar di Kompleks Perkantoran Bupati. Acara ini bukan sekadar seremoni, melainkan momen refleksi atas transformasi layanan publik yang telah menjangkau hingga ke pelosok desa.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Alfian Noor, memaparkan sejumlah capaian membanggakan. Hingga 2024, indikator kinerja utama (IKU) investasi berhasil melampaui target, dengan indeks kepuasan masyarakat mencapai 96 persen. Lebih dari itu, MPP Kukar juga mendapat peringkat ke-4 nasional dalam pelayanan publik dan penghargaan berbasis HAM dari Kemenkumham. Ombudsman memberikan kategori hijau pekat, tanda pelayanan yang sangat memuaskan.
Namun, di balik keberhasilan itu, Alfian juga mengakui adanya tantangan besar. “Kami masih perlu meningkatkan konsistensi kehadiran layanan instansi vertikal setiap hari kerja, bukan hanya seminggu sekali,” ujarnya, merujuk pada keterbatasan tenaga kerja di beberapa sektor.
Salah satu inovasi unggulan yang menjadi sorotan adalah MPP Beraya’an. Program ini membawa layanan publik langsung ke desa-desa, bekerja sama dengan Polres, Samsat, Dinas Kesehatan, dan berbagai pihak lainnya. Melalui program ini, masyarakat bisa mengurus SIM, pajak, hingga dokumen legalitas usaha di lokasi mereka, tanpa harus meninggalkan aktivitas harian.
Bupati Edi Damansyah memberikan apresiasi tinggi atas terobosan ini. Ia menyebut, “Inovasi seperti MPP Beraya’an bukan hanya soal memberikan kemudahan, tapi juga mendekatkan kehadiran pemerintah kepada masyarakat. Ini adalah wujud nyata pelayanan publik yang berkeadilan.”
Bupati Edi menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan. Ia mendorong pemberian insentif khusus kepada petugas MPP untuk memotivasi mereka dalam menjaga standar pelayanan. Selain itu, Edi berharap program seperti MPP Beraya’an dapat diperluas, sehingga menjangkau lebih banyak wilayah terpencil di Kukar.
“Kehadiran MPP harus dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak hanya di kota tetapi juga di desa-desa yang selama ini sulit mengakses layanan,” tegasnya.
Dua tahun sejak berdirinya, Mall Pelayanan Publik Kukar telah menjadi bukti bahwa pelayanan publik dapat dirasakan semua lapisan masyarakat, tanpa memandang jarak atau lokasi. Namun, perjalanan ini belum selesai. MPP Kukar adalah harapan yang terus tumbuh, menjanjikan pelayanan yang lebih dekat, lebih baik, dan lebih inklusif bagi setiap warga Kutai Kartanegara. (ADV/ED3)
