Ujoh Bilang, Tajukmedia.id – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) menyambut kunjungan kerja Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Sunarto, dalam rangka kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di daerah khusus Mahulu.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Adat Ujoh Bilang, Selasa (29/10/2024), dibuka oleh Bupati Mahulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), drg. Agustinus Teguh Santoso. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan P2KB Mahulu, dr. Petronela Tugan, serta Sekretaris Dinkes P2KB Mahulu, dr. Berce Tenda, MKM.
Pelayanan yang diberikan mencakup metode kontrasepsi modern seperti Implan, IUD, Vasektomi, dan Tubektomi, dengan target 100 akseptor. Selain itu, dilakukan sosialisasi yang melibatkan 75 peserta, termasuk pasangan usia subur, calon pengantin, ibu hamil, remaja, dan kader lapangan.
Dalam sambutan yang disampaikan oleh Asisten I, Bupati menegaskan bahwa pelayanan KBKR menjadi salah satu prioritas penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Mahulu.
“Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, BKKBN memiliki mandat untuk pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Ini sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di Mahulu, dengan akses kesehatan yang terbatas, upaya ini menjadi sangat relevan,” ujar Bupati.
Bupati juga menyoroti pentingnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dalam menurunkan angka kematian ibu dan mengatasi kebutuhan KB yang belum terpenuhi (unmet need).
“Hingga 2022, tingkat partisipasi KB modern nasional mencapai 59,4 persen. Namun, di Mahulu, angka ini masih perlu ditingkatkan. Saya berharap kegiatan ini membantu masyarakat mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas dan merata,” ungkapnya.
Asisten I, drg. Agustinus Teguh Santoso, menambahkan bahwa pelayanan KBKR juga menjadi bagian dari strategi menurunkan angka stunting sesuai arahan Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
“Dengan tantangan geografis di Mahulu, pelayanan KB dan kesehatan reproduksi menjadi langkah konkret untuk menurunkan angka stunting yang masih berada di angka 21,6 persen. Harapannya, ini dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Pada akhir acara, Asisten I menyampaikan terima kasih atas dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) BKKBN dalam pelaksanaan kegiatan ini.
“Semoga upaya intensifikasi ini memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan KB di Mahulu dan dapat menjadi model untuk daerah lain. Melalui kerja sama yang kuat, mari kita wujudkan masyarakat Mahulu yang lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas,” tutup Bupati. (ADV/ED1)
