Jakarta, Tajukmedia.id – Langkah berani disuarakan Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPD Kaltim Kaltara Tahun Buku 2024 yang digelar Jumat (11/4) di Hotel Borobudur, Jakarta. Di hadapan jajaran direksi dan pemegang saham, ia menegaskan pentingnya peran bank daerah sebagai pendorong nyata pembangunan di wilayah pelosok seperti Mahulu.
Menurut Bupati Bonifasius, salah satu langkah konkret adalah dengan mempermudah fasilitas pinjaman daerah. “Kami butuh ruang fiskal yang lebih fleksibel. Jika pinjaman bisa diangsur lima tahun dan disesuaikan dengan kemampuan daerah, itu akan sangat meringankan,” tegasnya usai forum RUPS.
Namun, regulasi ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai masih menjadi penghambat. Ia berharap ada kelonggaran teknis, terutama untuk daerah tertinggal yang sangat bergantung pada dukungan pembiayaan dari bank pembangunan daerah.
“Kalkulasi fiskal kami sudah aman. Selama dana transfer pusat lancar, tidak ada alasan kami tidak bisa mengembalikan pinjaman,” lanjutnya.
Bupati juga menyoroti perlunya BPD meningkatkan kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. Ia meminta agar standar pengawasan diperketat agar tidak ada celah bagi kredit fiktif yang bisa menimbulkan kerugian. “Bank daerah jangan lengah. Dividen memang penting, tapi integritas sistem jauh lebih vital,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada pembiayaan infrastruktur, Bupati Mahulu juga meminta agar layanan BPD kepada masyarakat terus ditingkatkan, utamanya akses kredit berbunga rendah untuk pelaku usaha kecil dan menengah. “Masyarakat bukan hanya ingin menutup bunga, tapi juga untung. Ini harus jadi perhatian,” ujarnya.
Perkembangan layanan BPD di Mahulu sendiri mulai menunjukkan kemajuan. Keberadaan kantor cabang hingga ATM dinilai mempermudah akses layanan keuangan bagi warga. “Kami terus dorong masyarakat untuk menabung dan memanfaatkan fasilitas kredit untuk pengembangan usaha,” tambahnya.
RUPS kali ini juga dihadiri para kepala daerah se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta Gubernur dan Wakil Gubernur dari dua provinsi. Forum ini membahas laporan kinerja, dividen, serta langkah strategis BPD dalam menghadapi tantangan ekonomi regional. (ADV/ED1)
