SANGATTA, Tajukmedia.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai mengonsolidasikan gerakan terstruktur untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Langkah itu ditandai dengan penyerahan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK) oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman kepada seluruh pemangku kepentingan, Jumat (21/11), di Cafe Maloy Hotel Royal Victoria.
Dokumen tersebut menjadi penegasan bahwa kebijakan penanganan ATS kini masuk fase implementasi lintas sektor. Tidak hanya Disdikbud, perusahaan, lembaga masyarakat, hingga unsur Forkopimda ikut didorong terlibat.
Dalam penyampaiannya, Bupati Ardiansyah Sulaiman menekankan bahwa persoalan ATS tidak bisa ditanggung satu instansi saja. Ia meminta komitmen seluruh perusahaan yang beroperasi di Kutim untuk turut memantau kondisi anak-anak karyawan mereka, terutama yang berada di usia sekolah.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Saya minta perusahaan segera melaporkan jika ada anak karyawannya yang tidak sekolah pada usia produktif. Kita ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari hak pendidikannya,” tegas Ardiansyah.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP PKK Kutim Siti Robiah, Kepala Disdikbud Kutim Mulyono, Kepala DPPKB Achmad Junaidi, perwakilan Forkopimda, serta sejumlah unsur ekosistem pendidikan. Dalam kesempatan itu, Disdikbud juga memaparkan arah kebijakan pendidikan daerah yang tengah diperkuat lewat program Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup pendidikan dari PAUD hingga SMA/SMK.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang memfinalisasi Peraturan Bupati (Perbup) Wajib Belajar 13 Tahun dengan pendampingan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). Sejumlah materi, termasuk rumusan sanksi bagi warga yang menolak program wajib belajar, masih dibahas dan ditargetkan rampung awal tahun depan.
Ia memastikan Kutim memiliki fondasi infrastruktur yang cukup kuat untuk menopang kebijakan tersebut. Bahwa kini, ada sekitar 380 sampai 400 lembaga PAUD, jauh lebih banyak dari jumlah desa yang hanya 139. “Ini menunjukkan pondasi pendidikan dasar kita cukup kuat dan merata,” jelasnya.
Mulyono juga memaparkan bahwa intervensi program penanganan ATS sudah menunjukkan dampak awal. Berdasarkan data terkini, Kutim berhasil menurunkan hampir 3.000 ATS dalam periode terakhir.
“Kami sudah mulai, dan penurunannya sangat tinggi, hampir 3.000. Sejauh ini hanya Kutim yang angkanya menurun, dan penurunannya signifikan,” ucapnya optimistis.
Dengan penguatan regulasi, kolaborasi multipihak, serta dorongan SITISEK sebagai gerakan masif, Pemkab Kutim menargetkan penuntasan program dalam satu tahun sebagaimana arahan Bupati. “Upaya ini diharapkan memastikan seluruh anak di Kutim mendapatkan akses pendidikan layak, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan SDM daerah untuk jangka panjang,” pungkasnya. (advertorial/ED1)
