Jakarta, Tajukmedia.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2025-2029. Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono usai mengikuti rapat terbatas terkait Ibu Kota Negara pada Selasa (21/01/2025) di Istana Presiden, Jakarta.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga menegaskan keberlanjutan pembangunan IKN. “Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,” ujar AHY.
Menko AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan kawasan inti pemerintahan dengan konsep ibu kota politik, dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.
“Hadirnya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha, kita juga mengharapkan pihak swasta bisa berkontribusi positif dan terintegrasi dengan baik,” ungkap Menteri AHY.
“Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” lanjut AHY.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, dalam keterangan persnya, melaporkan bahwa 27 tower di IKN sudah siap untuk diresmikan. Selain itu, rumah jabatan menteri juga sudah siap diresmikan.
Dengan anggaran yang telah disetujui, pembangunan IKN diharapkan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi perkembangan Indonesia ke depan. Pembangunan ini tidak hanya mencakup infrastruktur fisik, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik dan demokratis. (ED1)
