TENGGARONG – Harga beras premium di beberapa pasar tradisional Kutai Kartanegara menembus angka Rp15 ribu per kilogram. Minyak goreng dan telur ayam juga ikut merangkak naik. Kondisi ini membuat sebagian warga, terutama ibu rumah tangga dengan penghasilan harian, mulai mengeluh kesulitan memenuhi kebutuhan dapur.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) selama dua hari di halaman Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman Tenggarong, mulai Selasa (11/3) hingga Rabu (12/3). Langkah ini diambil sebagai upaya konkret menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, yang membuka langsung kegiatan ini, menegaskan bahwa GPM bukan sekadar program seremonial, melainkan bagian dari strategi pengendalian inflasi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“GPM ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab keresahan masyarakat. Kami terus berupaya menekan disparitas harga yang terjadi akibat rantai pasok yang belum efisien, distribusi antarwilayah yang belum merata, dan keterbatasan infrastruktur transportasi,” ujar Sunggono.
GPM melibatkan beragam pihak, mulai dari Perum Bulog, PT Rajawali Nusindo, kelompok tani, peternak, UMKM pangan, hingga BUMDes, yang semuanya berkontribusi dalam menyediakan berbagai komoditas penting seperti beras, minyak goreng, gula, tepung terigu, telur ayam, cabai, bawang merah, ikan, hingga aneka sayuran dengan harga yang lebih murah dibandingkan pasar.
Di tengah tekanan ekonomi dan ancaman ketidakstabilan harga pangan, kolaborasi ini menjadi upaya kolektif Pemkab Kukar bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pokok yang terjangkau.
“Kami berharap kegiatan ini benar-benar membantu meringankan beban masyarakat. Ini bukan hanya soal harga, tapi soal menjaga keseimbangan ekonomi lokal agar tetap berpihak pada rakyat,” tutup Sunggono dengan penuh harap.
Melalui Gerakan Pangan Murah, Pemkab Kukar membuktikan bahwa kebijakan publik bisa bersentuhan langsung dengan kebutuhan paling dasar masyarakat: pangan yang terjangkau dan mudah diakses. Di tengah gejolak ekonomi, kehadiran negara di pasar-pasar rakyat seperti inilah yang menjadi penguat harapan. (adv/ed3)
