SANGATTA, Tajukmedia.id – Road Map Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi instrumen strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam menjaga stabilitas harga serta memitigasi potensi inflasi maupun deflasi yang dapat memengaruhi perekonomian masyarakat. Seluruh program pengendalian inflasi yang berjalan saat ini disebut sebagai implementasi langsung dari dokumen tersebut.
Kepala Bagian Perekonomian Setkab Kutim, Vita Nurhasanah, menjelaskan bahwa Road Map TPID memuat strategi komprehensif yang disusun berdasarkan karakteristik daerah. Mulai dari pola konsumsi masyarakat, potensi sektor pangan, dinamika distribusi barang, hingga tingkat ketergantungan Kutim terhadap pasokan luar daerah. Hal itu ia sampaikan saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Sabtu (15/11/2025).
“Dokumen tersebut memuat strategi menyeluruh yang telah disesuaikan dengan karakteristik daerah, termasuk pola konsumsi masyarakat, potensi sektor pangan, dinamika distribusi, hingga ketergantungan terhadap pasokan luar daerah,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa disiplin pemerintah dalam menjalankan program sesuai Road Map TPID telah menunjukkan hasil nyata dalam menjaga stabilitas harga.
Menurut Vita, kondisi inflasi Kutim saat ini masih berada pada batas aman. Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), Kutai Timur pada minggu ketiga terakhir mencatat angka IPH minus 0,54. “Angka tersebut menunjukkan deflasi ringan yang masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu kestabilan ekonomi,” jelasnya.
Ia memaparkan, penurunan harga komoditas bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit menjadi faktor utama terjadinya deflasi. Kondisi itu juga menunjukkan bahwa program intervensi pasar dan strategi stabilisasi pasokan berjalan efektif. Pemerintah daerah, kata Vita, tetap melakukan evaluasi berkala melalui kerangka Road Map TPID agar setiap langkah pengendalian dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
“Road Map TPID juga memungkinkan adanya evaluasi berkelanjutan atas program yang telah dijalankan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa dokumen tersebut bukan hanya pedoman, tetapi juga fondasi yang mengarahkan berbagai kebijakan agar lebih adaptif.
Dengan stabilitas inflasi yang terjaga selama periode pelaksanaan Road Map TPID, Pemkab Kutim memastikan koordinasi antar-perangkat daerah akan terus diperkuat. Vita menyebut, fokus utama adalah memastikan seluruh program pengendalian inflasi memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Jadi dokumen inilah yang menjadi fondasi kerja TPID, terbukti mampu menjadi pedoman yang kokoh dalam mengarahkan kebijakan pengendalian inflasi yang adaptif dan tepat sasaran,” pungkasnya. ((advertorial/ED1))
