Dispar Kutim Genjot Pembenahan Fasilitas untuk Redam Arus Wisata ke Luar Daerah

SANGATTA, Tajukmedia.id – Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Timur (Kutim) menaruh fokus besar pada pembenahan fasilitas objek wisata sebagai prioritas kerja tahun ini. Dorongan ini muncul setelah tingginya tren warga Kutim yang lebih memilih berwisata ke luar daerah. Kondisi tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa kualitas amenitas di destinasi lokal harus ditingkatkan segera.

Data internal Dispar menunjukkan, meskipun wisatawan luar yang datang ke Kutim mencapai ratusan ribu setiap tahun, arus keluar warga lokal untuk berlibur justru tak kalah besar. Ketimpangan ini membuat Dispar menilai bahwa daya tarik wisata Kutim belum terbentuk secara optimal. “Kami ingin menarik minat warga agar kembali berwisata di Kutim saja,” ujar Kepala Dispar Kutim, Nurullah, dikonfirmasi Minggu (23/11).

Upaya pembenahan diarahkan pada amenitas dasar yang selama ini paling banyak menuai keluhan pengunjung. Dispar menyiapkan pembangunan gazebo di titik-titik strategis, penambahan toilet umum yang layak, serta peningkatan kebersihan lingkungan destinasi. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi fondasi untuk menciptakan pengalaman wisata yang lebih nyaman. “Fokus kami saat ini adalah membenahi amenitas agar warga merasa objek wisata kita layak dikunjungi,” kata Nurullah.

Peluang wisatawan lokal juga dinilai sangat besar karena kutim didominasi pekerja industri tambang dan perkebunan yang membutuhkan sarana rekreasi rutin. Jika pengelolaan destinasi diperkuat, potensi belanja wisata lokal dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang stabil. “Saya optimistis kebutuhan rekreasi para pekerja ini bisa dipenuhi tanpa harus bepergian ke luar kota,” ucap Nurullah.

Meski begitu, Dispar tak menutup mata terhadap sejumlah keluhan mengenai buruknya akses jalan menuju beberapa objek wisata. Namun, persoalan tersebut berada di luar lingkup kewenangannya karena infrastruktur jalan merupakan ranah Dinas Pekerjaan Umum (DPU). “Tugas kami fokus di objek wisatanya, sementara akses jalan itu kewenangan DPU,” jelas Nurullah.

Ia meyakini bahwa jika fasilitas wisata sudah siap dan kunjungan meningkat signifikan, prioritas perbaikan akses jalan akan mengikuti. Pemerintah akan melihat kebutuhan tersebut sebagai bagian dari penguatan ekosistem pariwisata daerah. “Kalau kunjungan naik, pasti ada perhatian lebih untuk pembenahan akses agar lebih layak,” pungkasnya. (advertorial/ED1)