SANGATTA, Tajukmedia.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam lima tahun masa kepemimpinan Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui 50 program unggulan daerah yang mencakup bantuan perlengkapan sekolah gratis hingga beragam jenis beasiswa. Program ini menyasar jenjang PAUD, SD, hingga SMP dengan paket bantuan berupa empat set seragam, sepatu, buku, dan tas sekolah.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa dukungan terhadap pendidikan menjadi fokus yang tidak dapat ditawar. “Bidang pendidikan merupakan salah satu program unggulan kami. Pemerintah memberikan pakaian sekolah empat set, sepatu, buku, hingga tas bagi siswa PAUD, SD, dan SMP,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).
Selain perlengkapan sekolah, Pemkab Kutim juga menyalurkan berbagai jenis beasiswa untuk memperluas akses pendidikan. Program tersebut meliputi Beasiswa Simultan, program “Kutim Tuntas” bagi mahasiswa, serta beasiswa khusus penghafal Al-Qur’an. “Beasiswa penghafal Al-Qur’an kami berikan untuk siswa berprestasi maupun yang kurang mampu di jenjang SD hingga SMP,” jelas Ardiansyah mengenai sasaran bantuan pendidikan berbasis prestasi tersebut.
Di sisi lain, pemerintah daerah tengah menyoroti isu anak tidak sekolah (ATS) yang sempat mencuat dengan dugaan jumlah mencapai 13.000 anak. Bupati menjelaskan bahwa validasi data sedang berlangsung dan baru mencapai sekitar 50 persen di tingkat kecamatan. Dari proses ini, ditemukan angka sementara sekitar 9.000 anak yang tidak bersekolah. “Kami meminta Dinas Pendidikan terus melakukan validasi ke seluruh kecamatan agar data benar-benar akurat,” tegasnya mengenai langkah penataan data pendidikan.
Ardiansyah mengungkapkan kendala utama yang muncul dari lapangan adalah masalah administrasi kependudukan. Banyak anak tidak bersekolah karena orang tuanya merupakan pendatang yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP atau Kartu Keluarga. “Masalah dokumen orang tua menjadi persoalan bagi pendidikan anak. Karena itu, saya meminta Disdukcapil memaksimalkan pendataan bagi warga yang belum memiliki KK dan KTP agar hak pendidikan anak dapat terpenuhi,” ujarnya.
Pemkab Kutim menargetkan seluruh hambatan administratif dapat diselesaikan agar program pendidikan berjalan serentak dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kombinasi bantuan perlengkapan, beasiswa, dan validasi ATS, pemerintah berharap tidak ada lagi anak Kutim yang tertinggal hak pendidikannya. (advertorial/ED1)
