SANGATTA, Tajukmedia.id – Seminar Hasil Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kutai Timur 2025 digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Kamis (04/12/2025). Kegiatan yang mengangkat tema penguatan ketahanan pangan berbasis analisis data ini dibuka langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Hadir perwakilan Diskominfo Staper, para camat dari 18 kecamatan, kepala desa, hingga perangkat daerah terkait sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor.
Seminar ini menjadi ruang konsolidasi pembangunan pangan daerah di tengah besarnya potensi Kutim, mulai pesisir Sangkulirang-Mangkalihat hingga kawasan subur Muara Wahau dan Kongbeng. Bupati menilai ketimpangan kondisi antarwilayah masih menjadi tantangan nyata yang harus ditangani dengan pendekatan yang lebih presisi. “FSVA sangat strategis karena membuat kita mampu melihat kondisi hingga level desa, sehingga pembangunan tidak bersifat umum tetapi tepat sasaran,” tegas Ardiansyah.
Menurutnya, setiap desa memiliki risiko, kapasitas, dan karakter unik yang tidak bisa disamaratakan. Ia meminta agar seluruh perangkat daerah menjadikan FSVA sebagai dasar penyusunan program 2025–2026 agar intervensi benar-benar efektif. “Data ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Itulah mengapa FSVA sangat penting bagi Kutim,” lanjutnya dalam sambutan.
Bupati memaparkan bahwa sebagian desa menunjukkan peningkatan ketahanan pangan, namun kerentanan masih ditemukan pada sejumlah wilayah. Berdasarkan analisis FSVA 2025, dari total 141 desa, teridentifikasi 13 desa yang masuk kategori agak rentan dan membutuhkan penanganan lebih serius. “Temuan ini harus menjadi prioritas agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan,” ungkapnya.
Dari sisi teknis, Ketua Panitia Edy Supriadi yang mewakili Dinas Ketahanan Pangan menjelaskan bahwa FSVA menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan. Dokumen ini memastikan program penanganan pangan berjalan tepat lokasi, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih. “Seminar ini bertujuan mengidentifikasi desa prioritas intervensi sebagai dasar penyempurnaan perencanaan program ketahanan pangan,” jelas Edy.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga memperkuat pemahaman OPD mengenai kondisi ketahanan pangan di wilayah masing-masing. Dengan demikian, intervensi dapat dilakukan secara kolaboratif, terarah, dan mampu disinergikan dengan perencanaan kota serta desa. “Kondisi ini memerlukan pengertian bersama dan pendekatan intervensi sejak sekarang hingga perencanaan tahun depan,” tutupnya.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, panitia menyerahkan penghargaan kepada desa dan kelurahan dengan ketahanan pangan terbaik tahun 2025. Peringkat ketiga diraih Desa Muara Wahau Baru, posisi kedua ditempati Desa Bangun Jaya, dan peringkat pertama diberikan kepada Kelurahan Singa Gewe sebagai daerah dengan performa ketahanan pangan terbaik. (advertorial/ED1)
