SANGATTA, Tajukmedia.id – Pemkab Kutai Timur mulai menata ulang basis data sosial ekonomi daerah. Langkah itu ditegaskan melalui pembukaan Workshop Penguatan Kapasitas Operator Desa dalam Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berlangsung 1–2 Desember di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutai Timur, Senin (1/12). Acara dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum, Sudirman Latief mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman, dan diikuti aparatur desa dari 18 kecamatan.
Dalam arahannya, Sudirman menyebut Pemkab Kutim kini berada pada tahap penting dalam pembaruan data sosial ekonomi. Evolusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi DTSEN membawa cakupan yang lebih luas dan menyeluruh. Tidak lagi hanya menyoroti penduduk miskin, tetapi seluruh lapisan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
“Kami membutuhkan data yang akurat, terukur, dan terintegrasi guna mencapai pembangunan yang efektif dan tepat sasaran,” ucapnya. Ia mengkritisi kondisi sebelumnya yang membuat banyak data kementerian dan lembaga berjalan sendiri-sendiri. “DTSEN hadir untuk menyatukan berbagai sumber data, baik dari Kemendagri, Kemenko PMK, BPS, maupun Kementerian Sosial,” lanjutnya.
Sudirman menekankan bahwa desa adalah ujung tombak. Aparat desa dinilai paling memahami kondisi riil warganya, sehingga kualitas DTSEN ditentukan oleh ketepatan pendataan dari tingkat terbawah. Karena itu, penguatan kapasitas operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) menjadi prioritas.
“Pemutakhiran harus berjalan akurat, cepat, dan sesuai aplikasi terbaru dalam DTSEN,” tegasnya. Ia berharap workshop ini menyamakan persepsi seluruh pelaksana lapangan—operator desa, pendamping sosial, TKSK, hingga Dinas Sosial—agar memiliki standar kerja yang seragam. “Diharapkan setelah kegiatan ini terbentuk rencana aksi desa yang terkoordinasi dan berkesinambungan,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, menambahkan bahwa penguatan pemahaman teknis SIKS-NG adalah kunci agar operator desa mampu mengikuti mekanisme pemutakhiran DTSEN. Selain itu, ia mendorong pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (SIPMAS) untuk memetakan kasus sosial, kebutuhan masyarakat, dan penanganan PMKS secara lebih terstruktur.
“Data yang baik adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan dan mutakhir. Itu menjadi dasar perencanaan dan pengentasan kemiskinan di Kutai Timur,” jelasnya.
Ernata juga menyoroti pentingnya pembaruan data kemiskinan langsung dari desa. Menurutnya, seluruh perangkat desa harus memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki data sesuai kondisi ekonomi terbaru masyarakat.
“Kami berpesan pada seluruh perangkat desa untuk memasukkan data ke dalam SIKS-NG dengan jujur, tanpa pandang bulu,” pungkasnya. (advertorial/ED1)
