Pemkab Kutim Harap Toleransi Umat Beragama Tetap Terjaga, DPD MUKI 2026–2030 Resmi Dilantik

tajukmedia.id

PROSESI Pelantikan pengurus DPD Majelis Umat Kristen Indonesia Kutim 2026-2030 dilaksanakan dengan khidmat di kantor Bupati Kutim.
PROSESI Pelantikan pengurus DPD Majelis Umat Kristen Indonesia Kutim 2026-2030 dilaksanakan dengan khidmat di kantor Bupati Kutim.

SANGATTA, Tajukmedia.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan kembali pentingnya menjaga harmoni lintas umat beragama sebagai fondasi kondusifitas daerah. Pesan itu disampaikan pada pelantikan Dewan Pengurus Daerah Majelis Umat Kristen Indonesia (DPD MUKI) Kutim periode 2026–2030 yang berlangsung khidmat di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Rabu (26/11/2025).

Kepengurusan baru yang dipimpin Pdt. Jerim Apul, S.Th, didampingi Pdt. Benyamin, S.Th., M.Pd sebagai Sekretaris serta Sanua, S.Sos sebagai Bendahara, secara resmi dikukuhkan dalam suasana penuh harapan. Acara ini turut dihadiri unsur pemerintah, tokoh agama, TNI–Polri, serta lembaga keagamaan lainnya.

Mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Staf Ahli Pemkab Kutim Dr. M. Idris Syam menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pergantian struktur organisasi, tetapi momentum strategis memperkuat kerukunan di daerah.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, saya menyampaikan selamat. Semoga amanah ini menjadi ladang pengabdian untuk kemajuan umat, bangsa, dan negara,” ucap Idris Syam.

Ia menekankan bahwa MUKI selama ini menjadi mitra penting pemerintah dalam pembangunan SDM, pelayanan sosial, hingga penguatan nilai kebangsaan. Menurutnya, kontribusi organisasi keagamaan tidak dapat dipandang hanya dari sisi ritual, tetapi juga dari dampak sosial yang mereka hadirkan.

“Kerukunan tidak hadir dengan sendirinya. Ia lahir dari komitmen banyak pihak, termasuk para pemuka agama yang menjaga suasana damai di tengah dinamika sosial yang terus berkembang,” jelasnya.

Pemkab Kutim dalam kesempatan itu juga menyampaikan tujuh mandat prioritas bagi DPD MUKI yang baru. Mulai dari peningkatan pelayanan umat, memperkuat sinergi program dengan pemerintah, menjadi garda terdepan toleransi, hingga menjalankan bakti sosial yang inklusif tanpa membedakan latar belakang suku maupun ras. Pemkab juga menekankan pentingnya menghadirkan tata kelola organisasi yang transparan dan dapat dipercaya publik.

Ketua FKUB Kutim H. Dr. Ismaun Sirma, perwakilan Kodim 0909/KTM, Polres Kutim, dan Bimas Kristen juga hadir memberikan dukungan terhadap keberlanjutan kolaborasi lintas iman di Kutai Timur.

Menutup sambutannya, Idris Syam menegaskan kembali bahwa pemerintah tidak hanya berharap, tetapi berkomitmen menciptakan ruang kolaborasi seluas mungkin. “Sinergi pemerintah dan masyarakat adalah kunci agar pembangunan berjalan inklusif dan berkeadilan bagi semua,” ujarnya. (advertorial/ED1)

Bagikan:

Tinggalkan komentar

Ads - Before Footer