SANGATTA, Tajukmedia.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutai Timur menegaskan bahwa perspektif gender harus menjadi fondasi dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Pesan ini mengemuka saat pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) mengenai anggaran responsif gender, yang menempatkan inklusivitas sebagai prinsip utama dalam merancang kebijakan publik.
Kepala DPPPA Kutim Idham Cholid menilai masih banyak kesalahpahaman terkait Pengarusutamaan Gender (PUG). Ia menegaskan PUG bukan isu yang hanya menyangkut perempuan, melainkan pendekatan pembangunan yang memastikan seluruh kelompok, baik laki-laki, perempuan, lansia hingga penyandang disabilitas agar mendapat manfaat yang setara.
“Pembangunan itu harus inklusif dan adil. Semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, harus bisa merasakan hasil pembangunan, baik perempuan maupun laki-laki,” ujarnya saat ditemui usai FGD di Hotel Royal Victoria, Rabu (19/11/2025).
Idham menyoroti kondisi ketimpangan gender di Kutim yang dinilai cukup mengkhawatirkan. Saat ini, Kutim berada di peringkat 9 dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur dalam indeks ketimpangan gender. Ia menilai kondisi ini harus menjadi alarm bagi seluruh perangkat daerah agar lebih serius mengintegrasikan analisis gender dalam setiap program.
“Kita masih tertinggal. Angka ketimpangan gender Kutai Timur ini masih tinggi, sehingga perhatian terhadap isu ini sangat penting,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar perangkat daerah memberi ruang yang lebih besar kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak, untuk mendapatkan akses setara terhadap layanan dan program pembangunan.
Di sisi lain, Ketua Panitia FGD, Dina Prihandini, menjelaskan bahwa kegiatan ini disusun untuk memperkuat kapasitas perangkat daerah dalam menerapkan anggaran responsif gender secara tepat. Menurutnya, integrasi perspektif gender harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.
“Forum ini digelar agar pembangunan daerah benar-benar responsif terhadap kebutuhan semua kelompok, termasuk perempuan, laki-laki, lansia, dan penyandang disabilitas,” ujarnya.
Dina menambahkan bahwa langkah strategis seperti FGD diperlukan untuk memastikan perspektif gender tidak hanya menjadi konsep, tetapi juga terimplementasi secara sistematis di setiap jenjang pembangunan. “Ini adalah proses yang terencana untuk menjadikan perspektif gender sebagai bagian integral dalam seluruh proses pembangunan,” pungkasnya. (advertorial/ED1)
