Tajukmedia.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menerima sinyal positif dari pemerintah pusat terkait realisasi APBD 2025. Meski berada dalam kategori aman, sejumlah catatan penting muncul sebagai pengingat bahwa tahun anggaran ini harus dikelola dengan penuh kehati-hatian.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappedda Kutim, Noviari Noor, menuturkan bahwa hasil pemantauan nasional menunjukkan Kutim tidak termasuk daerah yang mengalami hambatan serius dalam penyerapan anggaran.
Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa status “aman” tidak serta-merta membuat pemerintah daerah bebas dari kewaspadaan.
“Memang secara umum Kutai Timur tidak ada masalah dalam penyerapan. Kita optimis bisa menembus di atas 95 persen,” ungkapnya usai mengikuti Zoom Meeting Evaluasi dan Percepatan APBD 2025 bersama pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia, Senin (17/11/2025).
Akan tetapi, Noviari mengakui adanya kegiatan yang tertunda pada tahun sebelumnya. Keterlambatan itu menjadi indikator bahwa masih ada pekerjaan rumah untuk memperbaiki manajemen pelaksanaan anggaran.
“Evaluasi kegiatan yang tertunda harus menjadi perhatian, agar tidak menumpuk dan menghambat perencanaan tahun berjalan,” tegasnya.
Di balik optimisme, Kutim juga perlu mewaspadai ancaman baru: potensi utang daerah. Noviari menekankan bahwa tahun ini pemerintah harus benar-benar menghindari munculnya utang baru agar beban 2026 tidak membengkak.
Peringatan ini disampaikan karena pada tahun 2026 akan diterapkan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, kemampuan fiskal Kutim pada tahun mendatang sangat mungkin berubah.
“Tahun depan ada penyesuaian TKD. Karena itu, 2025 harus dikelola proporsional dan sesuai prioritas, supaya tidak ada beban utang yang menghambat pembangunan,” jelasnya.
Meski berada pada jalur positif, Pemkab Kutim kini berada di persimpangan penting: menjaga ritme pembangunan sembari memastikan fiskal tetap sehat.
Keputusan-keputusan tahun ini akan menentukan apakah Kutim mampu mempertahankan stabilitas anggarannya di tahun-tahun berikutnya.
Dengan menjaga efisiensi dan memprioritaskan program yang benar-benar mendesak, Kutim berharap dapat menghindari jebakan defisit sekaligus mendorong pembangunan yang berkualitas. (adv/ed2)
