Tajukmedia.id, Sangatta – Di tengah gencarnya pembangunan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), wajah baru pemberdayaan tenaga kerja mulai terlihat. Melalui program pelatihan keliling Mobile Training Unit (MTU), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim kini hadir langsung ke pelosok, membuka kesempatan bagi para pekerja konstruksi desa untuk belajar dan meraih sertifikasi tanpa harus meninggalkan tempat tinggal mereka.
Program ini bukan sekadar agenda pelatihan teknis. Lebih dari itu, inisiatif ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan keadilan akses bagi seluruh pekerja konstruksi, baik yang bekerja di perkotaan maupun di daerah terpencil.
“Banyak pekerja kita di lapangan sebenarnya terampil, tapi tidak tersertifikasi karena kendala jarak dan biaya. Sekarang, lewat MTU, mereka bisa diuji dan dibimbing langsung di lokasi,” ungkap Plt. Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia, saat ditemui usai kegiatan pembinaan jasa konstruksi di Gedung Serba Guna (GSG) Sangatta Utara, Rabu (12/11/2025).
Ia menjelaskan, program MTU dirancang untuk menjangkau para pekerja di 18 kecamatan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau transportasi umum. Dengan konsep jemput bola, pelatihan dilakukan langsung di lapangan, di mana para pekerja biasa berkegiatan sehari-hari.
“Jadi mereka tidak perlu datang ke kota. Pelatih dan asesor yang datang membawa peralatan lengkap. Ini cara kita mendekatkan kesempatan dan menumbuhkan rasa percaya diri bagi tenaga lokal,” tambahnya.
Pendekatan ini disambut antusias para pekerja konstruksi di kecamatan pedalaman seperti Busang, Karangan, dan Muara Wahau. Bagi mereka, kesempatan mengikuti uji sertifikasi di daerah sendiri menjadi pengalaman berharga.
“Saya kerja di proyek bangunan rumah sudah belasan tahun, tapi baru kali ini bisa ikut pelatihan resmi. Rasanya bangga juga kalau nanti punya sertifikat,” ujar Rahman, salah satu peserta pelatihan asal Kecamatan Telen.
Selain menyiapkan SDM yang lebih kompeten, strategi ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Joni, tenaga lokal yang tersertifikasi akan menjadi aset penting Kutai Timur untuk memastikan kualitas proyek pembangunan daerah.
“Pembangunan yang baik harus melibatkan warganya sendiri. Ketika pekerja lokal berdaya, mereka bukan hanya membangun jalan dan gedung, tapi juga membangun masa depan daerahnya,” tegas Joni.
Dengan semangat pemerataan dan kolaborasi, PUPR Kutim menargetkan peningkatan jumlah tenaga konstruksi tersertifikasi hingga 50 persen pada 2029. Namun lebih dari sekadar angka, yang ingin dicapai adalah perubahan nyata: dari pekerja tanpa pengakuan menjadi profesional yang diakui keahliannya.
“Setiap sertifikat yang terbit bukan sekadar dokumen, tapi bukti perubahan hidup,” tutup Joni. (adv/ed2)
