Jakarta, Tajukmedia.id – Mahakam Ulu tidak ingin hanya menjadi penonton dalam program besar pembangunan tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat. Lewat pernyataan tegas yang disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, drg. Agustinus Teguh Santoso, Pemkab Mahulu memastikan akan ikut ambil bagian dalam mewujudkan hunian layak di pelosok Kalimantan.
“Kami siap jalankan. Identifikasi rumah tak layak huni akan kami lakukan, dan program renovasi akan dianggarkan lewat APBD,” kata Agustinus usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan, Selasa (29/4), di Jakarta.
Rakor yang dihelat di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri itu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan—dari kementerian, kepala daerah, hingga pengembang. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menyampaikan bahwa rumah layak bukan hanya urusan fisik bangunan.
“Ini soal kesejahteraan, soal masa depan. Kalau rumahnya sehat dan aman, kehidupan warga akan ikut membaik,” tegas Fahri.
Mahulu pun menanggapi tantangan ini dengan membuka diri terhadap kolaborasi dengan swasta, termasuk mendorong CSR dan insentif fiskal. Agustinus menyebut, pembangunan akan diarahkan kepada masyarakat paling membutuhkan, dengan memperhatikan standar kelayakan rumah—dari struktur atap hingga sistem sanitasi.
“Pembangunan harus menyeluruh. Kita ingin rumah yang nyaman, bukan asal jadi,” ujarnya.
Selain aspek teknis, rakor juga menekankan pentingnya regulasi yang berpihak. Pemerintah daerah diminta mempermudah izin dan mendorong pembangunan berbasis kebutuhan warga desa.
“Kami akan rumuskan kebijakan pro-MBR, termasuk usulan pembebasan BPHTB agar pembangunan lebih terjangkau,” lanjutnya.
Program ini ditargetkan berkelanjutan lewat integrasi dalam RPJMD dan APBDes. Harapannya, bukan hanya rumah yang dibangun—tapi juga harapan, rasa aman, dan kualitas hidup warga Mahulu.
Ia juga membuka peluang kerja sama dengan investor dan pengembang swasta untuk memperkuat realisasi program tersebut. “Tentu semua akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, tapi yang pasti, komitmen kami kuat,” tambahnya.
Rakor ini turut dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyediaan perumahan. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri, jajaran Eselon I dari Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perumahan Permukiman, serta para gubernur, bupati, dan kepala dinas terkait dari berbagai daerah di Indonesia. (ADV/ED1)
