TENGGARONG – Di musim hujan, lumpur menggenang. Di musim kemarau, debu mengepul. Bertahun-tahun, warga Kota Bangun Darat harus berjibaku dengan jalan rusak untuk sekadar mengurus administrasi pemerintahan. Tapi kini, jalur menuju pelayanan publik itu mulai terbuka—secara harfiah dan simbolis.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sedang mempercepat pembangunan akses utama menuju Kantor Camat Kota Bangun Darat yang berlokasi di Desa Kedang Ipil. Jalan sepanjang hampir dua kilometer dari arah Sedulang menjadi fokus utama pekerjaan, menyusul jalur Sukabumi-Kedang Ipil yang sudah hampir rampung.
“Sekarang tinggal 2 KM dari Sedulang ke Kedang Ipil yang harus diselesaikan. Sementara dari Sukabumi ke Sedulang tinggal 100 meter lagi. Kami kebut semua secara bertahap,” ujar Zulkifli, Camat Kota Bangun Darat, Sabtu (15/3/2025).
Percepatan ini menjadi prioritas, mengingat pembangunan kantor camat sendiri hampir mencapai 95 persen. Namun, ada tantangan yang belum bisa dijawab melalui APBD murni 2025, khususnya jalur ke Desa Wonosari. Pemerintah kecamatan pun berencana mengusulkan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan (APBD-P) 2025.
“Untuk Wonosari, kami akan usulkan di APBD-P. Beberapa jalur memang belum bisa langsung diaspal, jadi sementara akan ditangani dengan agregat agar tetap bisa dilewati,” jelasnya.
Penggunaan agregat diambil sebagai langkah taktis agar jalan tanah yang rawan becek tetap dapat dilalui, khususnya oleh warga di daerah-daerah paling ujung seperti Wonosari dan Sumber Sari.
“Kita tidak ingin layanan pemerintahan terhambat hanya karena jalan berubah jadi lumpur. Agregat adalah solusi sementara yang cukup efektif,” imbuh Zulkifli.
Kecamatan Kota Bangun Darat sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kota Bangun sejak tahun 2023, dan hingga kini masih dalam proses akselerasi pembangunan. Wilayah ini meliputi 10 desa, dengan cakupan area yang cukup luas dan menyimpan banyak tantangan infrastruktur dasar.
Selain infrastruktur jalan, kantor camat baru yang dibangun juga terus dikebut. Gedung utama, ruang pelayanan, hingga mes pegawai sudah hampir rampung. Kendala utama kini terletak pada penyediaan listrik yang masih menunggu proses dari Dinas PU Kukar.
“Kalau pembangunan fisik selesai Februari, maka dengan listrik yang ditargetkan beres Mei, kantor bisa beroperasi pertengahan 2025,” ungkapnya.
Kehadiran kantor dan akses jalan yang layak bukan hanya akan mempercepat pelayanan, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat. Warga tak perlu lagi menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya besar hanya untuk mengurus administrasi dasar.
Jika target tercapai, pertengahan 2025 akan menandai era baru layanan publik yang lebih dekat, efisien, dan manusiawi di Kecamatan Kota Bangun Darat. (adv/ed3)
