TENGGARONG – Dengan waktu kurang dari seminggu menuju Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kutai Kartanegara pada 19 April 2025, pemerintah daerah bergerak cepat. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan waktu, kerja kolektif pun digerakkan: dari ruang rapat OPD hingga grup WhatsApp RT.
Di jantung koordinasi ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar memainkan peran sentral. Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, menekankan bahwa keberhasilan PSU bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi buah dari sinergi lintas sektor.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Ini kerja bareng dari kabupaten sampai desa. Semua elemen harus tahu peran dan bergerak bersama,” ujar Rinda, Selasa (15/4/2025), saat diwawancarai usai mengikuti geladi resik upacara di halaman Kantor Bupati Kukar.
Koordinasi dilakukan masif dan cepat melalui rapat virtual yang melibatkan OPD, camat, lurah, dan kepala desa. Strategi disusun agar informasi tentang PSU tidak hanya menyebar di ruang formal, tetapi juga lewat obrolan warga—dari grup WA keluarga hingga diskusi warung kopi.
“Kalau komunikasi ini jalan, pesan cepat sampai, dan warga tahu kenapa penting datang ke TPS. Ini soal kepercayaan pada demokrasi,” tambah Rinda.
Rinda juga menggarisbawahi bahwa netralitas dan transparansi adalah fondasi utama. Edukasi politik harus sehat, tanpa tekanan atau manipulasi. Pemerintah tidak boleh hanya jadi penonton dalam proses demokrasi, melainkan harus hadir dan mendampingi warganya.
Kesbangpol memandang PSU ini sebagai lebih dari sekadar pengulangan proses. Ini adalah ujian kedewasaan berdemokrasi di tingkat lokal—sekaligus momentum untuk mengukur kekuatan koordinasi pemerintah dan kepercayaan publik.
“Kami ingin warga merasa bahwa pemerintah hadir. Mereka tidak sendiri dalam proses ini,” tegas Rinda.
Dengan sinergi menyeluruh, harapan besar digantungkan: PSU Kukar tak hanya berjalan lancar, tapi juga mencerminkan demokrasi yang sehat, partisipatif, dan tumbuh dari kesadaran kolektif. (adv/ed3)
