Samarinda, Tajukmedia.id – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menunjukkan komitmennya dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pada Rabu, (26/3/2025), Pemkab Mahulu secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Penyerahan berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim yang beralamat di Jalan M. Yamin, Samarinda.
Penyerahan laporan keuangan ini dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Mahulu, Drs. Yohanes Avun, M.Si., didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Mochammad Suharyanto, S.E., M.M., Ak., CSCU., CA., ACPA., CSFA. Momentum ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab Mahulu dalam menjalankan amanah pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut Wabup Yohanes Avun menyampaikan bahwa proses penyerahan LKPD berjalan lancar dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat maupun provinsi maupun kabupaten/kota lainnya. “Kami berharap melalui penyerahan ini BPK dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seperti capaian tahun lalu,” ujarnya optimis.
Lebih jauh Wabup menegaskan pentingnya sinergi antara Pemkab dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD harus siap menyediakan data laporan dengan tingkat transparansi serta akurasi tinggi agar proses audit berjalan efektif tanpa hambatan berarti.
“Temuan-temuan administrasi maupun kerugian negara harus diminimalisir bahkan jika memungkinkan dikurangi secara signifikan,” tambahnya seraya mengingatkan bahwa meski menghilangkan seluruh temuan sangat sulit namun upaya perbaikan terus dilakukan agar kualitas pengelolaan keuangan semakin baik setiap tahunnya.
Wabup juga menekankan agar perjalanan dinas pejabat daerah dilaksanakan dengan tujuan jelas serta hasil konkret demi mendukung kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien. “Perjalanan dinas jangan hanya formalitas semata tapi harus ada output atau hasil kerja nyata yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Kabar menggembirakan datang dari laporan internal bahwa temuan-temuan dalam LKPD tahun anggaran ini telah berkurang lebih dari 80 persen dibandingkan periode sebelumnya sebagai tanda kemajuan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
Selain Wabup dan Sekda hadir pula Kepala Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu Budi Gunarjo Ompusunggu beserta jajaran Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yohanes Andy Abeh serta Kepala Bagian Umum Setdakab Mahulu Fahrial Ansori turut mendampingi pada acara serah terima tersebut.
Dengan langkah konsisten seperti ini diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin profesional sehingga mampu mendorong pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu pada masa depan. (ADV/ED1)
