TENGGARONG – Di balik angka 21.568 keluarga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Kutai Kartanegara, ada wajah-wajah yang menanti uluran nyata dari pemerintah. Ada anak-anak yang tumbuh dalam ancaman stunting, perempuan dan penyandang disabilitas yang masih kerap terpinggirkan, serta keluarga yang butuh akses layanan kesehatan dan perlindungan. Tantangan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh satu dinas—dibutuhkan sinergi, komunikasi, dan langkah serentak.
Kesadaran inilah yang mendasari digelarnya Forum Lintas Perangkat Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kukar, Rabu (12/3), di Gedung Bappeda. Forum ini mempertemukan empat OPD strategis: Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Dinas Kesehatan. Dikoordinasikan langsung oleh Asisten III Sekretariat Kabupaten Kukar, Dafip Haryanto, forum ini menjadi langkah awal menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2026 yang lebih terarah dan saling terhubung.
“Kami ingin melakukan cross-check terhadap program yang telah direncanakan serta menajamkan prioritas lintas OPD,” ujar Dafip. Menurutnya, kolaborasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan layanan antar dinas. “Jadi kita perlu bersama-sama melihat bagaimana masing-masing OPD memetakan program prioritas yang telah menjadi rencana awal dalam Renja 2026.”
Beberapa area kolaborasi yang dibahas antara lain pemanfaatan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Dinas Sosial, sinkronisasi data Keluarga Risiko Stunting (KRS) dari DP2KB, serta penanganan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan dari DP3A. Forum ini juga membuka ruang diskusi tentang bagaimana seluruh program bisa mengintegrasikan pendekatan inklusif dan berbasis data.
Tujuan akhirnya jelas: memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan sinergis dan tepat sasaran—bukan sekadar tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Hasil forum ini akan menjadi bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Kita ingin memastikan bahwa program prioritas benar-benar menjangkau yang membutuhkan,” tegas Dafip.
Melalui forum ini, Pemkab Kukar menegaskan bahwa perencanaan bukan hanya soal anggaran atau indikator teknis, tapi tentang masa depan masyarakat. Dalam sinergi itulah, harapan bisa tumbuh lebih nyata—bahwa tidak ada lagi anak yang gagal tumbuh, tidak ada ibu yang kehilangan akses layanan, dan tidak ada penyandang disabilitas yang merasa dilupakan. (adv/ed3)
