UJOH BILANG, Tajukmedia.id – Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu (Mahulu), Drs. Yohanes Avun, M.Si., melakukan audiensi dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Kepala Sekolah dan Guru di Kabupaten Mahulu terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Guru. Audiensi ini digelar di Ruang Cafetaria Lt. I Kantor Bupati Mahulu pada Kamis (13/02/2025) dan bertujuan untuk membahas permasalahan terkait beredarnya draft kenaikan TPP ASN di Kabupaten Mahulu.
Pada kesempatan ini, Wabup Yohanes Avun menegaskan bahwa draft SK yang beredar di kalangan guru berasal dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan memiliki perbedaan dengan DPA yang ada di Disdikbud Tahun 2025. Artinya, angka di DPA ini tidak serta merta bisa langsung dibayarkan, namun masih berproses dan bersifat fungsional untuk semua ASN di Mahulu.
“Oleh sebab itu, saat ini kita harus mengacu pada peraturan yang ada, bukan draft SK yang tidak jelas asal-usulnya. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap informasi yang tidak akurat/hoaks. Harapan saya ke depan, jika ada hal seperti ini lagi, lebih berhati-hati dan komunikasikan dengan baik kepada Disdikbud sebelum bertindak,” ungkap Wabup.
Wabup juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan pelaksanaan audiensi yang kondusif. Dalam audiensi ini, tercapai kesepakatan bersama para perwakilan Kepala Sekolah dan Guru serta Ketua PGRI Mahulu untuk menghentikan aksi mogok mengajar dan kembali melaksanakan aktivitas belajar mengajar mulai 14 Februari 2025. Apabila masih ada yang melakukan aksi mogok, akan diproses sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah tetap memperjuangkan kesejahteraan guru, dan ini menjadi prioritas baik melalui penyesuaian TPP maupun program pendukung lainnya, yang tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kemampuan keuangan daerah. “Waspada pada Informasi yang tidak akurat/hoaks. Jadi harapan saya kedepan jika ada hal seperti ini lagi lebih berhati-hati dan dikomunikasikan lagi dengan baik kepada Disdikbud sebelum bertindak ataupun melakukan hal-hal yang merugikan,” pungkasnya. (ADV/ED1)
