Samarinda, Tajukmedia.id – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 untuk memastikan penerapan SPM sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021. Acara yang berlangsung di Hotel Mercure Samarinda pada Kamis (31/10/2024) ini dibuka secara resmi oleh Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang, Asisten I drg. Agustinus Teguh Santoso, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Siti Sugiyanti, serta kepala perangkat daerah dan tim SPM di lingkungan Pemkab Mahulu. Narasumber yang hadir di antaranya Inspektur Provinsi Kaltim Irban Bidang Pemerintah dan Aparatur, Gazali Rahman, serta Auditor Ahli Muda, Erwin.
Dalam sambutannya, Bupati Mahulu menegaskan pentingnya penerapan SPM untuk menjamin warga mendapatkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang layak.
“SPM adalah pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan amanat konstitusi negara kita,” ujar Bupati.
Ia menyebut bahwa hingga Triwulan III, capaian SPM Kabupaten Mahulu berada di angka 62,28%. Angka tersebut menunjukkan kemajuan, namun masih ada sektor yang membutuhkan perhatian dan perbaikan.
Melihat capaian tersebut, Bupati menginstruksikan kepada seluruh jajaran terkait untuk memperbaiki capaian penerapan SPM, khususnya pada Triwulan IV.
“Saya minta seluruh tim melengkapi data dukung yang dibutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi pelaporan. Selain itu, tingkatkan capaian di sektor-sektor yang masih di bawah target,” tegasnya.
Rakor SPM ini diikuti oleh tim reviu dan operator SPM di lingkungan Pemkab Mahulu, serta dirancang untuk berlangsung selama dua hari penuh. Melalui diskusi, evaluasi, dan pelatihan, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar di Kabupaten Mahulu.
“Rakor ini menjadi wujud komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah melalui penerapan SPM yang optimal,” tutup Bupati.
Dengan langkah ini, Pemkab Mahulu menunjukkan keseriusan dalam mempercepat pemenuhan standar pelayanan dasar, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (ADV/ED2)
