Tenggarong, Selasa 26 November 2024 – Di ujung tahun anggaran 2024, Kutai Kartanegara menghadapi tantangan besar. Dalam berbagai diskusi, muncul satu fakta mencolok: ada potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang dapat menghambat optimalisasi pembangunan. Di tengah realitas ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengambil langkah tegas melalui forum diskusi Ngapeh Hambat di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Senin (25/11/2024).
“Silpa bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan simbol dari kesempatan yang terbuang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Sunggono, membuka diskusi dengan nada penuh urgensi.
Ia menjelaskan bahwa serapan anggaran yang maksimal adalah kunci untuk memastikan setiap program pembangunan daerah berjalan sesuai target. “Setiap rupiah yang dialokasikan harus punya dampak. Jika tidak, kita gagal memenuhi tanggung jawab kepada rakyat,” lanjutnya.
Dalam paparannya, Sunggono memberikan tenggat tegas: seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat harus menyelesaikan kegiatan dan administrasi pendukungnya sebelum 15 Desember 2024. Langkah ini, menurutnya, akan menjadi fondasi penting untuk menekan Silpa sekecil mungkin.
“Ini bukan hanya soal pencapaian angka, tetapi soal tata kelola yang akuntabel. Kita tidak bisa bekerja setengah hati,” ujar Sunggono dengan serius. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan matang dan eksekusi yang disiplin sebagai solusi utama untuk memaksimalkan serapan anggaran.
Sunggono tidak hanya berbicara soal target jangka pendek. Evaluasi kinerja ini, katanya, adalah langkah strategis untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien dan transparan di masa mendatang. Ia berharap budaya kerja yang disiplin ini mampu menjadi pijakan awal untuk menyongsong tahun 2025 dengan kinerja yang lebih baik.
“Jika kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik, kita memberikan warisan bukan hanya untuk tahun ini, tapi juga masa depan Kukar,” tuturnya.
Di tengah penutup diskusi, Sunggono menambahkan pesan mendalam: efektivitas pembangunan bukan hanya soal capaian fisik, tetapi juga soal keberlanjutan dampak bagi masyarakat. Pemkab Kukar, kata dia, akan terus mendorong percepatan pembangunan dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi.
Ketika waktu terus berjalan, Pemkab Kukar dihadapkan pada ujian untuk membuktikan bahwa setiap rupiah dari anggaran publik benar-benar memiliki arti. Perjalanan ini bukan sekadar angka atau target, melainkan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara. (ADV/ED3)
