Tenggarong, Kamis 5 Desember 2024 – Di tengah derasnya arus modernisasi dan kebutuhan fiskal yang terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berhasil melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024. Dengan target penerimaan sebesar Rp732,9 miliar, realisasinya mencapai Rp804,5 miliar—setara 109,68 persen hingga November 2024. Namun, di balik angka impresif ini, tantangan besar masih membayangi, terutama terkait regulasi retribusi daerah.
Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD Semester II 2024 di Hotel Remzy, Makassar, Kamis (5/12/2024), Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, dan Penagihan (P3) Bapenda, Erwan Riyadi, menyebutkan bahwa absennya Peraturan Bupati (Perbup) tentang retribusi daerah menjadi penghambat utama bagi optimalisasi pendapatan. “OPD terkait diharapkan segera menyusun draf retribusi yang dikelolanya. Tanpa regulasi yang jelas, potensi PAD bisa sulit digarap secara maksimal,” tegas Erwan.
Rapat yang dihadiri beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini juga menyoroti kendala teknis yang dihadapi Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Ketiga OPD mempresentasikan capaian mereka, tantangan yang dihadapi, serta langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi.
Namun, ketidakhadiran sejumlah OPD dalam rakor menjadi catatan tersendiri. “Dari 15 OPD yang seharusnya hadir, beberapa tidak bisa mengikuti karena padatnya kegiatan akhir tahun. Ini akan kami tindak lanjuti dengan pertemuan lanjutan di Tenggarong,” tambah Erwan.
Rakor ini turut menghadirkan Alfrida Kadang dari Bank Kaltimtara sebagai narasumber, yang membahas pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Langkah ini diharapkan mampu memberikan transparansi dan efisiensi, terutama dalam pengelolaan retribusi yang sering kali menjadi tantangan administratif.
“Koordinasi tidak hanya dilakukan saat rapat resmi, tetapi juga secara fleksibel kapan pun diperlukan. Ini bagian dari komitmen untuk menjaga sinergi antar-OPD,” ujar Erwan.
Kepala Bapenda Bahari Joko Susilo, melalui Erwan, menekankan bahwa capaian PAD yang melampaui target ini bukan sekadar angka. “Ini adalah indikator bahwa komitmen bersama bisa membuahkan hasil, tetapi keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang memerlukan kebijakan yang lebih solid, terutama di tingkat regulasi,” tutupnya.
Rapat ini menjadi pengingat bahwa meskipun Kukar telah melampaui ekspektasi pendapatan, tantangan masih mengintai, menuntut kerja keras, inovasi, dan kolaborasi yang lebih erat di masa mendatang. Dengan capaian ini, harapan besar disematkan untuk memanfaatkan potensi yang ada demi kesejahteraan masyarakat Kukar yang lebih merata. (ADV/ED3)
